<![CDATA[Pesatnya pertumbuhan e-commerce mendorong penyedia jasa ekspedisi seperti Shopee Express untuk menawarkan janji layanan "Garansi Tepat Waktu" sebagai strategi daya saing. Namun, dalam praktiknya, keterlambatan pengiriman masih sering terjadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi konsumen atas keterlambatan pengiriman dan mengevaluasi implementasi tanggung jawab Shopee Express ditinjau dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Data penelitian bersumber dari data sekunder berupa literatur hukum dan peraturan perundang-undangan, serta data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pekerja Shopee Express untuk menggali kendala operasional nyata di lapangan. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa janji "Garansi Tepat Waktu" merupakan bagian dari kontrak elektronik yang mengikat pelaku usaha. Meskipun Shopee Express menyediakan kompensasi berupa voucher terhadap keterlambatan, hal tersebut belum sepenuhnya memenuhi hak ganti rugi konsumen secara adil sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK jika kerugian yang diderita bersifat material. Berdasarkan keterangan salah satu pekerja, keterlambatan sering kali disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengawasan terhadap klausula baku dalam syarat dan ketentuan layanan perlu ditingkatkan agar janji pemasaran tidak sekadar menjadi marketing gimmick, melainkan bentuk kepastian hukum bagi konsumen. Kata Kunci: Perlindungan, Konsumen, Pengiriman, Janji, Tepat Waktu.]]>
Copyrights © 2026
