Rivalitas dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok yang berlangsung sejak 2018 memasuki babak baru pada 2025-2026, ketika instrumen tarif mulai berpadu dengan instrumen moneter berupa politik dedolarisasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis politik dedolarisasi sebagai instrumen geopolitik Tiongkok, mengidentifikasi strategi konkret yang diterapkan, serta menilai pengaruhnya terhadap posisi tawar Tiongkok dalam rivalitas dagang dengan Amerika Serikat. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi pustaka (library research), menghimpun data dari artikel ilmiah, laporan lembaga keuangan internasional, dan dokumentasi resmi bank sentral, yang dianalisis secara deskriptif-analitis dengan teknik triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tiongkok menempuh tiga jalur strategis dedolarisasi: perluasan Cross-Border Interbank Payment System (CIPS) yang volumenya tumbuh dari 45,27 triliun yuan pada 2020 menjadi sekitar 180 triliun yuan pada 2025; perjanjian penyelesaian transaksi mata uang lokal (local currency transaction) dengan mitra dagang regional; serta konsolidasi kerja sama moneter melalui BRICS dan New Development Bank. Meskipun pangsa renminbi dalam pembayaran global melalui SWIFT masih berkisar 3 persen dan jauh di bawah dominasi dolar AS yang bertahan pada kisaran 50 persen, pertumbuhan infrastruktur pembayaran alternatif tersebut terbukti memperkuat ketahanan Tiongkok terhadap tekanan tarif dan sanksi finansial Amerika Serikat, sekaligus menjadi bargaining chip dalam negosiasi dagang bilateral. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dedolarisasi Tiongkok bukan ditujukan untuk menggantikan dolar secara langsung, melainkan berfungsi sebagai instrumen mitigasi risiko dan penguat daya tawar geoekonomi dalam struktur rivalitas dagang yang asimetris.
Copyrights © 2026