<![CDATA[Perubahan regulasi fiskal yang berlangsung secara mendadak dan berulang-ulang menimbulkan ketidakpastian hukum yang serius bagi wajib pajak di Indonesia. Doktrin legitimate expectation, yang berkembang pesat dalam hukum administrasi Inggris, Uni Eropa, dan berbagai yurisdiksi lain, menawarkan landasan normatif untuk melindungi ekspektasi yang sah dari subjek hukum terhadap konsistensi tindakan negara. Penelitian ini mengkaji sejauh mana doktrin tersebut telah atau dapat diadopsi ke dalam sistem hukum pajak Indonesia sebagai instrumen perlindungan wajib pajak. Dengan metode yuridis normatif melalui pendekatan konseptual, perundang-undangan, dan komparatif, penelitian ini menemukan bahwa meskipun Indonesia belum secara eksplisit meresepsi doktrin legitimate expectation dalam hukum pajaknya, substansi perlindungannya sesungguhnya telah tersebar dalam berbagai asas hukum yang berlaku, khususnya melalui Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan Nomor 30 Tahun 2014. Tulisan ini berargumen bahwa Indonesia membutuhkan legislasi yang secara tegas mengkodifikasikan hak wajib pajak atas perlindungan ekspektasi yang sah, serta mekanisme transisi yang memadai setiap kali terjadi perubahan regulasi fiskal yang berdampak signifikan terhadap posisi hukum dan keuangan wajib pajak.]]>
Copyrights © 2026
