Hasil penelitian menunjukkan klausul pendebetan sepihak sah secara formal menurut Pasal 1320 KUH Perdata dan UU ITE, karena telah memenuhi syarat kesepakatan dan diakui sebagai persetujuan elektronik yang mengikat. Namun, keabsahan tersebut secara substantif tetap bergantung pada asas itikad baik dan Pasal 18 UU Perlindungan Konsumen yang melarang klausul baku yang merugikan konsumen. Majelis hakim dalam Putusan Nomor 20/PDT/2025/PT TJK menolak gugatan perbuatan melawan hukum dengan hanya menekankan keabsahan formal perjanjian dan asas pacta sunt servanda, tanpa menguji keseimbangan posisi tawar bank dan nasabah. Penelitian ini merekomendasikan penerapan pengujian dua tahap agar asas itikad baik berfungsi nyata sebagai pembatas klausul baku perbankan.
Copyrights © 2026