<![CDATA[Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP-Kada) merupakan salah satu aspek krusial dalam penyelenggaraan pemilihan yang demokratis. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memiliki peran penting dalam proses ini, terutama dalam memberikan keterangan sebagai pihak yang mengawasi pelaksanaan pemilu. Studi ini berfokus pada urgensi keterangan Bawaslu dalam perkara PHP-Kada di Mahkamah Konstitusi (MK), dengan menyoroti pengalaman dan tantangan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur berdasarkan hasil magang di Bawaslu Provinsi Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif-kualitatif dengan metode studi dokumen dan observasi partisipatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterangan Bawaslu memiliki pengaruh signifikan dalam pertimbangan hakim MK, terutama dalam membuktikan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Namun, tantangan dalam keterbatasan sumber daya, tekanan politik, dan kualitas data pengawasan masih menjadi hambatan utama. Untuk meningkatkan efektivitas peran Bawaslu, diperlukan penguatan sistem informasi pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta perlindungan terhadap independensi Bawaslu dalam memberikan keterangan di persidangan.]]>
Copyrights © 2026
