Edukasi Hukum Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu bagi Masyarakat Kelurahan Oesapa

Filmon M. Polin (Universitas Kristen Artha Wacana)
Melkianus Ndaomanu (Universitas Kristen Artha Wacana)
Yanto M.P. Ekon (Universitas Kristen Artha Wacana)
Christian Daniel Manu (Universitas Kristen Artha Wacana)

Medani : Jurnal Pengabdian Masyarakat
Vol. 5 No. 2 (2026): Agustus 2026

Penyelesaian sengketa proses Pemilu merupakan bagian penting dalam menjaga integritas dan kualitas demokrasi. Namun, keterbatasan pemahaman masyarakat mengenai jenis sengketa, lembaga yang berwenang, serta mekanisme penyelesaiannya dapat menjadi hambatan dalam penggunaan jalur hukum secara tepat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum masyarakat Kelurahan Oesapa mengenai tata cara penyelesaian sengketa proses Pemilu. Metode kegiatan dilakukan melalui edukasi hukum dengan pendekatan partisipatif menggunakan metode ceramah, diskusi, dan tanya jawab. Materi yang diberikan meliputi jenis sengketa proses Pemilu, kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), serta mekanisme penyelesaian melalui musyawarah, mediasi, dan adjudikasi. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman masyarakat mengenai klasifikasi sengketa proses Pemilu dan prosedur penyelesaiannya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Edukasi hukum ini berkontribusi dalam memperkuat literasi hukum masyarakat serta mendorong partisipasi demokrasi yang lebih sadar hukum dan bertanggung jawab.   The resolution of electoral process disputes is an important element in maintaining democratic integrity and quality. However, limited public understanding of dispute types, authorized institutions, and settlement mechanisms can hinder the proper use of legal procedures. This community service activity aimed to improve the legal understanding of the Oesapa community regarding electoral process dispute resolution procedures. The activity was conducted through legal education using a participatory approach involving lectures, discussions, and question-and-answer sessions. The materials covered types of electoral process disputes, the authority of the Election Supervisory Body (Bawaslu), and dispute resolution mechanisms through consensus, mediation, and adjudication. The results showed an improvement in community understanding of electoral process dispute classifications and their legal settlement procedures. This legal education activity contributed to strengthening community legal literacy and encouraging more law-aware and responsible democratic participation.