Pelaksanaan Kewajiban Penyusunan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Bagi Industri Skala Mikro Dan Kecil Sebagai Upaya Mencegah Pencemaran Lingkungan Hidup

Syifa Adilah (Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.)
Frency Siska (Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.)
Fabian Fadhly Jambak (Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.)

Bandung Conference Series: Law Studies

Abstract. Micro and small-scale food industry enterprises bear the responsibility for environmental control, manifested through the obligation to prepare an Environmental Management Statement (SPPL). However, some businesses in this sector, such as UMK PD. XYZ in Bandung, often violate regulations by directly discharging waste into the river during the production of fried meatballs. This research focuses on two main issues: the implementation of the obligation to prepare SPPL for micro and small-scale food industry enterprises, and the enforcement of law against environmental pollution and enviromental law violations. This research employs an empirical juridical approach, utilizing a descriptive-analytical research design. Meanwhile, the data collection method involves library research, and the analysis is conducted qualitatively. The results indicate that several UMKs in Bandung, including PD. XYZ, have not complied with the obligation to prepare SPPL, and their activities contribute to environmental pollution. Mor­eover, the oversight from the Bandung City Environmental and Sanitation Agency is considered inadequate, with administrative sanctions limited to the closure of waste channels without seeking compensation for the environmental damage caused by PD. XYZ. Although the Environmental Protection and Management Law (UUPPLH) outlines administrative, civil, and criminal sanctions, PD. XYZ has only faced administrative penalties in practice.   Abstrak Usaha industri makanan skala mikro dan kecil memiliki tanggung jawab terhadap pengendalian lingkungan hidup, yang diwujudkan melalui kewajiban penyusunan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL). Namun, beberapa usaha di sektor ini, seperti UMK PD. XYZ di Kota Bandung, seringkali melanggar aturan dengan pembuangan limbah langsung ke sungai selama proses produksi bakso goreng. Penelitian ini memfokuskan pada dua permasalahan utama, yaitu pelaksanaan kewajiban penyusunan SPPL bagi industri makanan skala mikro dan kecil, serta penegakan hukum terhadap pencemaran dan pelanggaran hukum lingkungan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Sementara itu metode pengumpulan data menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan (library research), dan metode analisisnya menggunakan metode analisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejumlah UMK di Kota Bandung, termasuk PD. XYZ, belum mematuhi kewajiban menyusun SPPL dan kegiatan mereka menimbulkan pencemaran lingkungan. Selain itu, pengawasan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Bandung dinilai kurang, dengan sanksi administratif yang hanya berupa penutupan saluran limbah tanpa tuntutan ganti rugi terhadap kerugian lingkungan yang ditimbulkan PD. XYZ. Meskipun UUPPLH mengatur mengenai sanksi administratif, perdata, dan pidana, pada kenyataannya, PD. XYZ baru dikenakan sanksi administratif saja.