Garuda - Garba Rujukan Digital

Perbuatan Melawan Hukum oleh Perusahaan Financial Technology dalam Kegiatan Penanaman Modal Bidang Agribisnis Feby Aditya Hadisukmana; Frency Siska
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. Investment is an activity carried out by both natural persons and legal entities (juridical persons) in an effort to increase and/or maintain the value of their capital, whether in the form of cash, equipment, non-operating assets, intellectual property rights, and expertise. Investment activities are never separated from cooperation agreements between investors and the organizers of investment activities, as well as applicable laws and regulations related to investment activities. With regard to investment activities, it is undeniable that there is the possibility of disputes arising between the parties, whether in the form of breaking promises or acts against the law. This study focuses more on unlawful acts in investment activities, especially investment activities carried out by financial technology companies in the agribusiness sector. This study uses a normative juridical approach where the researcher conducts research by examining library legal materials and/or secondary datas. Then the research specifications are carried out in an analytical descriptive manner, so that researchers will provide a relevant instance related to a situation, then analyzed based on legal theories and the practice of implementing positive law (ius constitutum). Abstrak. Penanaman modal merupakan suatu kegiatan yang dilakukan baik oleh orang pribadi (natural person) maupun badan hukum (juridical person) dalam upaya untuk meningkatkan dan/atau mempertahankan nilai modalnya, baik yang berbentuk uang tunai (cash money), peralatan (equipment), aset tidak bergerak, hak atas kekakyaan intelektual, maupun keahlian. Kegiatan penanaman modal tidak pernah lepas dari perjanjian kerjasama antara penanam modal dengan penyelenggara kegiatan penanaman modal, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait kegiatan penanaman modal. Terhadap kegiatan penanaman modal tidak dapat dipungkiri terdapat kemungkinan timbulnya sengketa antara para pihak, baik itu yang berbentuk ingkar janji maupun perbuatan melawan hukum. Penelitian ini lebih berfokus kepada perbuatan melawan hukum dalam kegiatan penanaman modal terutama kegiatan penanaman modal yang dilaksanakan oleh perusahaan financial technology bidang agribisnis. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dimana peneliti melakukan penelitian dengan cara meneliti bahan-bahan hukum kepustakaan dan/atau data sekunder. Kemudian terhadap spesifikasi penelitian dilakukan secara deskriptif analitis, sehingga peneliti akan memberikan gambaran yang relevan terkait suatu keadaan yang kemudian dianalisis berdasarkan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif (ius constitutum).

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengembalian Dana Investor atas Delisting Saham Emiten Di BEI Akibat Praktik Manipulasi Pasar di Pasar Modal Ditinjau dari UU OJK Dihubungkan dengan UU Pasar Modal Aidil Rakha Nurul Hadi Dimalouw; Frency Siska
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

OJK (Financial Services Authority) is an institution that is independent and free from interference from other parties, which has the functions, duties and authority to regulate, supervise, examine and investigate all activities in the financial sector. Several aspects included in the scope of supervision of the Financial Services Authority are financial service activities in the banking sector, capital market, financial service activities in the insurance sector, pension funds, financing institutions, and other financial service institutions. One of the sectors supervised by OJK is the capital market. Market manipulation in the capital market can be interpreted as an attempt to interfere with the free and fair operation of the market and create a false picture. The Capital Market Law prohibits the practice of market manipulation by stipulating that each party is prohibited from taking actions, either directly or indirectly, to create a false or misleading picture regarding trading activities, market conditions, or securities prices on the stock exchange. PT. Sekawan Intipratama with the stock code SIAP from 2014 to 2015, the price movement chart is very volatile. In the end, the IDX delisted the SIAP issuer, because it was suspected that the share price was manipulated to make it appear as if the stock was active and liquid. As a result, investors' funds were held back because SIAP's shares were illiquid. The return of investor funds due to the delisting of issuers due to market manipulation practices in the capital market cannot be carried out because existing regulations do not yet regulate this. In POJK Number 49/POJK.04/2016 concerning the Investor Protection Fund that the payment of compensation to investors, as a result of manipulation not written in the criteria for reimbursement of funds by the Investor Protection Fund. OJK as the institution that oversees activities in the capital market, is advised to make clearer regulations, at least in the form of a Financial Services Authority Regulation (POJK) regarding the return of investor funds due to market manipulation practices in the capital market so that investors feel safe to invest in the Capital Market. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan terhadap seluruh kegiatan disektor keuangan. Beberapa aspek yang termasuk dalam lingkup pengawasan Otoritas Jasa Keuangan adalah kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, pasar modal, kegiatan jasa keuangan di sektor perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Salah satu sektor yang diawasi oleh OJK ini diantaranya adalah pasar modal. Manipulasi pasar pada pasar modal dapat diartikan sebagai usaha yang dilakukan untuk mencampuri operasi pasar yang bebas dan wajar dan membuat gambaran yang semu. UU Pasar Modal melarang praktik manipulasi pasar tersebut dengan mengatur bahwa setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar, atau harga efek di bursa efek. PT. Sekawan Intipratama dengan kode saham SIAP pada 2014 hingga 2015 , grafik pergerakan harganya sangat fluktuaktif. BEI pada akhirnya melakukan delisting pada emiten SIAP, karena adanya dugaan harga saham tersebut dimanipulasi agar seolah saham itu aktif dan likuid. Akibatnya, dana investor tertahan karena saham SIAP tidak likuid. Pengembalian dana investor akibat delisting terhadap emiten karena praktik manipulasi pasar di pasar modal tidak dapat dilaksanakan karena regulasi yang ada belum mengatur hal tersebut. Dalam POJK Nomor 49/POJK.04/2016 tentang Dana Perlindungan Pemodal bahwa Pembayaran ganti rugi kepada Pemodal, akibat dari manipulasi tidak tertulis dalam kriteria penggantian dana oleh Dana Perlindungan Pemodal. OJK selaku lembaga yang mengawasi kegiatan di pasar modal, disarankan agar membuat peraturan yang lebih jelas setidaknya berupa Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang pengembalian dana investor akibat praktik manipulasi pasar pada pasar modal sehingga para investor merasa aman untuk berinvestasi di Pasar Modal.

Kerugian Investor yang Diakibatkan Gagal Bayar Dana Investasi Reksa Dana oleh Manajer Investasi Menurut Peraturan di Bidang Pasar Modal Laili Aristawati; Toto Tohir Suriatmadja; Frency Siska
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Abstract. The case of default investment funds through Mutual Fund instruments experienced by investors in the capital market by the Investment Manager for violating actions, has caused financial loss to investors. This study raises the issue of investor financial loss caused by failure to pay Mutual Fund investment funds by Investment Managers according to capital market regulations. This study uses a normative juridical method with descriptive analytical research specifications. The results of the study conclude that based on Law Number 8 of 1995 concerning the Capital Market, investors who experience loss of Mutual Fund investment funds resulting from the actions of Investment Managers who fail to pay investment funds on Mutual Fund instruments have the right to obtain compensation for any financial loss incurred. experienced by investors. But in fact, investors have not received a number of compensation from the Investment Manager. Responding to the investors' financial loss above, it is necessary to conduct this research as an effort to minimize the occurrence of violation by Investment Managers and reduce financial loss for Mutual Fund investors. Abstrak. Kasus gagal bayar dana investasi melalui instrumen Reksa Dana yang dialami oleh investor di pasar modal yang dilakukan oleh Manajer Investasi atas perbuatan yang melanggar, telah menimbulkan kerugian bagi investor. Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai kerugian investor yang diakibatkan gagal bayar dana investasi Reksa Dana oleh Manajer Investasi menurut peraturan di bidang pasar modal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, investor yang mengalami kerugian dana investasi Reksa Dana yang ditimbulkan dari perbuatan Manajer Investasi yang mengalami gagal bayar dana investasi pada instrumen Reksa Dana memiliki hak untuk mendapatkan ganti rugi atas segala kerugian yang dialami investor. Namun faktanya, investor belum mendapatkan sejumlah ganti rugi dari Manajer Investasi. Menyikapi kerugian investor diatas, maka perlu kiranya ada penelitian ini sebagai upaya meminimalisirkan terjadinya pelanggaran oleh Manajer Investasi dan menekan kerugian bagi investor Reksa Dana.

Penerapan Prinsip Itikad Baik dalam Perjanjian Jual Beli Tanah dalam Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1820 K/PDT/2017 Sani Azzahra; Frency Siska
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Tanah memiliki peran yang sangat penting artinya dalam kehidupan bangsa Indonesia ataupun dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai upaya berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah perlu lebih diarahkan bagi semakin terjadinya tertib di bidang hukum pertanahan, administrasi pertanahan, penggunaan tanah, ataupun pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, sehingga adanya kepastian hukum di bidang pertanahan pada umumnya dapat terwujud. Hak milik atas tanah yang dipunyai seseorang tersebut baik yang diperoleh karena terjadinya menurut hukum adat, penetapan pemerintah, atau dengan cara ketentuan undang-undang melalui konversi hak atas tanah, wajib didaftarkan. Pendaftaran hak milik atas tanah akan menerbitkan sertifikat sebagai alat bukti bagi pemiliknya. Sertifikat tersebut akan menjadi alat pembuktian yang kuat bagi pemegang haknya, termasuk menjadi penyebab sahnya suatu peralihan hak milik atas tanah kepada pemegang berikutnya karena peralihan hak tersebut. Berbicara Jual beli maka tidak lepas dari prinsip nya. Salah satu prinsip jual beli adalah Itikad Baik. Asas itikad baik ini diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Maksud itikad baik disini adalah bertindak sebagai pribadi yang baik. Itikad baik dalam pengertian yang sangat subjektif dapat diartikan sebagai kejujuran seseorang, yaitu yang terletak pada seseorang pada waktu diadakan perbuatan hukum sedangkan itikad baik dalam pengertian obyektif yaitu bahwa pelaksanaan suatu perjanjian itu harus didasarkan pada norma kepatutan atau sesuatu yang dirasa sesuai dengan yang patut dalam masyaraka

Pembatalan Sepihak Dalam Perjanjian Jasa Konstruksi Oleh Dinas PUTR Kabupaten Sumedang Sebagai Pihak Pengguna Jasa Terhadap Pihak Penyedia Jasa Ditinjau Dari Peraturan Di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Aulia Rahmani Firdaus; Frency Siska, S.H., M.H.
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4949

ABSTRACT- Several ways are known in practice when an agreement can end, namely when the time period has expired, the object of the agreement has been implemented, the parties agree, the agreement is terminated unilaterally, and there is a decision from the court. However, in the unilateral cancellation of agreements, one party often feels unfair and feels very disadvantaged. As in the case of the cancellation of the construction service agreement for road improvement in Cicau-Karedok, Sumedang Regency, which was deemed not to pay attention to the problem causing the delay from the service provider. This study aims to find out the elements that cause the unilateral cancellation of agreements by construction service users in terms of Book III of the Civil Code in connection with Presidential Regulation Number 12 of 2021 concerning amendments to Presidential Regulation Number 16 of 2018 concerning Government Procurement of Goods/Services. The research method used is normative juridical. Using analytical descriptive, data collection method with literature study on primary and secondary legal materials. The method of analysis uses qualitative. The results of this study indicate that this unilateral cancellation does not conflict with the current legal norms. However, in this unilateral cancellation, the service user has committed an act of abusing the situation against the service provider. The service user has used his economic advantage by exploiting and benefiting from the weak condition of the service provider. Service users, especially Commitment Making Officials who are authorized to design contracts, are expected to always pay attention to the causes of an obstacle that occurs from the service provider, whether it is true due to negligence or due to coercive circumstances that prevent them from carrying out their obligations and be able to study the drafting of contracts properly. ABSTRAK- Beberapa cara yang dikenal pada praktiknya ketika suatu perjanjian dapat berakhir yaitu ketika jangka waktu yang telah berakhir, telah dilaksanakannya objek perjanjian, para pihak yang sepakat, pemutusan perjanjan secara sepihak, dan adanya putusan dari pengadilan. Namun pada pembatalan perjanjian secara sepihak seringkali salah satu pihak merasa tidak adil dan merasa sangat dirugikan. Seperti pada kasus pembatalan perjanjian jasa konstruksi peningkatan ruas jalan di Cicau-Karedok Kabupaten Sumedang yang dianggap tidak memperhatikan persoalan penyebab keterlambatan dari pihak penyedia jasa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui unsur-unsur yang menyebabkan terjadinya pembatalan perjanjian secara sepihak oleh pengguna jasa konstruksi ditinjau dari Buku III KUHPerdata dihubungkan dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Metode penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif. Menggunakan deskriptif analitis, metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan pada bahan hukum primer dan sekunder. Metode analisis menggunakan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembatalan sepihak ini tidak bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku saat ini. Namun pada pembatalan sepihak ini, pihak pengguna jasa telah melakukan perbuatan penyalahgunaan keadaan terhadap penyedia jasa. Pihak pengguna jasa telah menggunakan keunggulan ekonomisnya dengan memanfaatkan dan memperoleh keuntungan dari keadaan lemah yang dimiliki penyedia jasa. Kepada pihak pengguna jasa khususnya untuk Pejabat Pembuat Komitmen yang berwenang dalam merancang kontrak, diharapkan selalu memperhatikan penyebab dari suatu kendala yang terjadi dari penyedia jasa apakah memang benar karena kelalaian atau karena adanya keadaan memaksa yang menghalangi mereka dalam melaksanakan kewajibannya dan dapat mempelajari penyusunan kontrak dengan baik.

Pembangunan Perumahan Komersial di Kawasan Industri Kabupaten Karawang Ditinjau dari Perencanaan Ruang Kabupaten Karawang Indah Kamilah Nurul Syifa; Frency Siska
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4958

Abstract. Every year Indonesia experiences an increase in population which has an impact on increasing public demand for housing needs which is one of the rights obtained by all Indonesian people in accordance with what is mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The increasing demand for these residences make housing developers or developers see promising business opportunities so they don't pay attention to regulations related to housing development, so they carry out housing construction in areas that are not intended for them. This can have a bad impact on both humans and the environment, therefore this study aims to find out whether housing construction, especially commercial housing in Karawang Regency is already in the area it is intended for or has not been reviewed from Karawang Regency Regional Regulation No. 2 of 2013 concerning Planning Regional Spatial Planning (RTRW) 2011-2031. The method used in this study is normative juridical, namely by using data collection techniques through library research by collecting secondary data and primary data in the form of interviews with the PUPR Office of Karawang Regency as supporting data to ascertain the truth of the incident. The results of this study indicate that the construction of commercial housing in Karawang Regency is not in accordance with what is regulated in the RTRW of Karawang Regency, there are still housing developments in areas that are not designated as in industrial areas which are based on the RTRW of Karawang Regency are not allowed to build commercial housing in them. Abstrak. Setiap tahunnya Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada meningkatnya permintaan masyarakat atas kebutuhan tempat tinggal yang merupakan salah satu hak yang didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meningkatnya permintaan atas tempat tinggal tersebut membuat para pihak pengembang atau developer perumahan melihat peluang usaha yang menjanjikan hingga tidak menghiraukan peraturan terkait dengan pembangunan perumahan, sehingga melakukan pembangunan perumahan pada kawasan yang bukan peruntukkannya. Hal tersebut dapat berdampak buruk baik bagi manusia maupun lingkungan hidup, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembangunan perumahan, khususnya perumahan komersial di Kabupaten Karawang sudah berada pada kawasan yang diperuntukannya atau belum ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data sekunder dan data primer berupa wawancara dengan Dinas PUPR Kabupaten Karawang sebagai data pendukung untuk memastikan kebenaran dari peristiwa tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan perumahan komersial di Kabupaten Karawang belum sesuai dengan apa yang diatur dalam RTRW Kabupaten Karawang, masih terdapat pembangunan perumahan yang berada di kawasan yang bukan peruntukannya seperti pada kawasan industri yang berdasarkan RTRW Kabupaten Karawang tidak diperbolehkan dibangun perumahan komersial di dalamnya.

Tanggung Jawab Hukum Developer atas Pengembalian Down Payment Pembelian Rumah kepada Pembeli karena Pembangunan yang Tidak Selesai Nadila Tzusiah Dzahrah; Frency Siska
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.4992

Abstract. Down payment is a sign of the purchase of a house made by the buyer. After the down payment is paid, the developer's obligation arises to fulfill its obligations as well as the buyer's right, namely to realize the house in accordance with the agreed time. But in practice, there are still developers who commit acts of default. One of the types of default committed is a delay in construction, so the buyer has the right to demand accountability for acts of negligence committed by the developer by asking to return the down payment that has been paid in accordance with the Civil Code and Regulations in the Field of Housing and Residential Areas. This study aims to understand the responsibility of developers for returning down payments due to incomplete construction and to understand the application of developer responsibility for losses to home buyers due to down payments that have been paid to developers who do not complete house construction in terms of Book III of the Civil Code and Regulations in the Field of Housing and Residential Areas. The approach method used in this research is normative juridical by using analytical descriptive research specifications. The data collection technique used is library research using secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials and the analytical method used is qualitative juridical. The results of this study show that the developer of PT. X has defaulted, namely the delay in the construction of the house and must be held responsible for the consequences of his actions, namely returning the down payment must be in accordance with the rules contained in the Civil Code and Regulations in the Housing and Residential Areas Sector. Abstrak. Down payment merupakan suatu tanda jadi pembelian rumah yang dilakukan oleh pembeli. Setelah dibayarnya down payment maka timbulah kewajiban developer untuk memenuhi kewajibannya sekaligus hak bagi pembeli yakni merealisasikan rumah sesuai dengan waktu yang sudah diperjanjikan. Tetapi dalam praktiknya, masih ada developer yang melakukan tindakan wanprestasi. Salah sagtu jenis wanprestasi yang dilakukan adalah keterlambatan pembangunan, maka pembeli berhak untuk meminta pertanggungjawaban atas tindakan kelalaian yang dilakukan pihak developer dengan meminta mengembalikan down payment yang telah dibayarkan sesuai dengan KUHPerdata dan Peraturan di Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Penelitian ini bertujuan untuk memahami tanggung jawab developer atas pengembalian down payment karena pembangunan yang tidak selesai dan untuk memahami penerapan tanggung jawab developer atas kerugian pembeli rumah akibat down payment yang sudah dibayarkan kepada developer yang tidak menyelesaikan pembangunan rumah ditinjau dari Buku III KUHPerdata dan Peraturan di Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ialah yuridis normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Teknik penggumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dengan menggunakan data-data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier dan metode analisis yang digunakan ialah yuridis kualitatif. Hasil dari penelitian ini memperlihatkan bahwa developer PT. X telah melakukan wanprestasi yaitu keterlambatan pembangunan rumah dan harus bertanggungjawab akibat dari tindakannya yakni mengembalikan down payment sesuai dengan aturan yang tercantum dalam KUHPerdata dan Peraturan di Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Secara Sistematis Lengkap di Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi sebagai Upaya Memberikan Kepastian Hukum bagi Pemilik Tanah Rarasati Fadiyah Kusumawardani; Frency Siska
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5005

Abstract. Law Number 5 of 1960 and Government Regulation Number 24 of 1997 amended by Government Regulation Number 18 of 2021 concerning Land Registration require land owners to register their land which can be registered sporadically and systematically. Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration has regulated the issuance of certificates for sub-districts/villages simultaneously. One of the sub-districts that have become the target of the Complete Systematic Land Registration program, namely Citeureup District, North Cimahi District, Cimahi City, where some of the people didn’t have land certificates until 2021. This study aims to determine whether the implementation of complete systematic land registration in Citeureup Village, North Cimahi District, Cimahi City follows the provisions of the applicable laws and regulations. In this research, the scope is limited to the implementation of complete systematic land registration in the Citeureup Village, North Cimahi District, Cimahi City by laws and regulations in the land sector. This research used a normative juridical method based on secondary literature and materials, which were then analyzed qualitatively. The results of this research explain that the Cimahi City Land Office carries out a systematic land registration program in full following the provisions of laws and regulations in the land sector, but there are still several provisions that haven’t been implemented optimally as per the implementation stage which has been regulated in the Minister of Agrarian Regulation and Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 6 of 2018 concerning Complete Systematic Land Registration. Abstrak. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang diperbaharui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah bahwasaanya telah mewajibkan pemilik tanah untuk mendaftarkan tanah yang dapat didaftarkan dengan cara sporadik dan sistematis. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap telah mengatur penerbitan sertifikat secara serentak kepada kelurahan/desa yang menjadi target program Pendaftran Tanah Sistematis Lengkap. Salah satu kelurahan yang menjadi target program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yaitu Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi yang sebagian masyarakat belum memiliki sertifikat tanah hingga tahun 2021 yaitu sebanyak + 165 bidang tanah yang belum tersertifikat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi apakah sudah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini lingkup penelitian terbatas kepada pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kelurahan Citeureup Kecamatan Cimahi Utara Kota Cimahi dengan kesesuaian peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan. Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif berdasarkan kepada bahan pustaka dan bahan sekunder yang kemudian hasil data tersebut dianalisis secara kualitatif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa Kantor Pertanahan Kota Cimahi dalam melaksanakan program pendaftaran tanah sistematis lengkap sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan akan tetapi masih terdapat beberapa ketentuan yang belum dilaksanakan dengan maksimal sebagaimana tahap pelaksanannya tersebut telah diatur di dalam Peraturan Mneteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.

Pelaksanaan Klaim Asuransi Kesehatan di Masa Pandemi Covid-19 dan Tanggungjawab Perusahaan Asuransi terhadap Pemenuhan Klaim Dikaji Menurut Undang–Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Dihubungkan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nom Fabyan Al-Razby Shaubilhaq; Frency Siska
Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v3i1.5099

Abstract. The number of claims still has the potential to increase in line with the ongoing Covid-19 pandemic. PT Asuransi Sinar Mas continues to maintain its commitment to fulfill payment of claims due to Covid-19, so if Covid-19 is still there and someone is affected and even dies, then the actual value of the claim will increase again. The purpose of this study is to find out the implementation of health insurance claims during the Covid-19 pandemic studied according to Law Number 40 of 2014 concerning Insurance. To find out the insured's efforts if the insurance company at PT Asuransi Sinar Mas does not fulfill customer claim payments due to Covid-19. The research method uses a sociological (empirical) juridical method, by taking the object of study of legal aspects related to legal reviews regarding customer claims at PT Asuransi Sianr Mas during the Covid pandemic. The results of the study are that the Implementation of Health Insurance Claims During the Covid-19 Pandemic Was Reviewed According to Law Number 40 of 2014 concerning Insurance Linked to Financial Services Authority Regulation Number 12 POJK 03 of 2021 To facilitate the insurance claim process, customers can follow the following steps: Participants Come with all the submission files complete and clear. Customer Care staff conducts a feasibility analysis of the claim service process in 25 (twenty five) minutes. If the claim is processed, provide a claim service application form to be processed in 25 (twenty five) minutes that have been filled in (the form is filled in for each claim). If the claim cannot be processed, the submission is directed to the regular claim process. Customer Care will provide a receipt for the claim submission file to the participant. Submitting a claim is processed on the AK 27 system up to payment using Direct. The Responsibility of Insurance Companies for Health Insurance Claims During the Covid-19 Pandemic Was Reviewed According to Law Number 40 of 2014 concerning Insurance Linked to Financial Services Authority Regulation Number 12 POJK 03 of 2021. File a lawsuit for default, seek subpoena or warning first, if not there is a good response, then you can file a civil suit to the general court. Besides that, mediation efforts can also be taken through the Indonesian Insurance Mediation Agency (BMAI). The claim value offered has been approved by PT Asuransi Sinar Mas, but it has passed 30 (thirty) days. Abstrak. Jumlah klaim masih berpotensi bertambah seiring dengan pandemi Covid-19 yang masih berlangsung. PT Asuransi Sinar Mas tetap menjaga komitmennya untuk memenuhi pembayaran klaim akibat Covid-19, sehingga jika Covid-19 masih ada dan ada yang terdampak bahkan meninggal dunia, maka nilai klaim yang sebenarnya akan kembali meningkat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan klaim jaminan kesehatan pada masa pandemi Covid-19 yang dikaji menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian. Untuk mengetahui upaya tertanggung jika perusahaan asuransi di PT Asuransi Sinar Mas tidak memenuhi pembayaran klaim nasabah akibat Covid-19. Metode penelitian menggunakan metode yuridis sosiologis (empiris), dengan mengambil obyek kajian aspek hukum terkait legal review terkait klaim nasabah di PT Asuransi Sianr Mas pada masa pandemi Covid. Hasil kajian bahwa Pelaksanaan Klaim Asuransi Kesehatan Pada Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Asuransi Dikaitkan Dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 POJK 03 Tahun 2021 Untuk Memudahkan Proses Klaim Asuransi, Nasabah dapat mengikuti langkah-langkah sebagai berikut: Peserta Datang dengan membawa semua berkas penyerahan yang lengkap dan jelas. Staf Customer Care melakukan analisis kelayakan proses layanan klaim dalam waktu 25 (dua puluh lima) menit. Jika klaim diproses, berikan formulir aplikasi layanan klaim untuk diproses dalam 25 (dua puluh lima) menit yang telah diisi (formulir diisi untuk setiap klaim). Jika klaim tidak dapat diproses, maka pengajuan diarahkan ke proses klaim biasa. Customer Care akan memberikan tanda terima berkas pengajuan klaim kepada peserta. Pengajuan klaim diproses pada sistem AK 27 hingga pembayaran menggunakan Direct. Tanggung Jawab Perusahaan Asuransi atas Klaim Asuransi Kesehatan Selama Pandemi Covid-19 Ditinjau Sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian Terkait Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 POJK 03 Tahun 2021. , jika tidak ada tanggapan yang baik, maka dapat mengajukan gugatan perdata ke pengadilan umum. Selain itu, upaya mediasi juga dapat ditempuh melalui Badan Mediasi Asuransi Indonesia (BMAI). Nilai klaim yang ditawarkan telah disetujui oleh PT Asuransi Sinar Mas, namun telah melewati 30 (tiga puluh) hari.

Pembangunan Perumahan Komersial di Kawasan Industri Kabupaten Karawang Ditinjau dari Perencanaan Ruang Indah Kamilah Nurul Syifa; Frency Siska
Jurnal Riset Ilmu Hukum Volume 3, No. 1, Juli 2023, Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah Unisba

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/jrih.v3i1.1838

Abstract. Every year Indonesia experiences an increase in population which has an impact on increasing public demand for housing needs which is one of the rights obtained by all Indonesian people in accordance with what is mandated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The increasing demand for these residences make housing developers or developers see promising business opportunities so they don't pay attention to regulations related to housing development, so they carry out housing construction in areas that are not intended for them. This can have a bad impact on both humans and the environment, therefore this study aims to find out whether housing construction, especially commercial housing in Karawang Regency is already in the area it is intended for or has not been reviewed from Karawang Regency Regional Regulation No. 2 of 2013 concerning Planning Regional Spatial Planning (RTRW) 2011-2031. The method used in this study is normative juridical, namely by using data collection techniques through library research by collecting secondary data and primary data in the form of interviews with the PUPR Office of Karawang Regency as supporting data to ascertain the truth of the incident. The results of this study indicate that the construction of commercial housing in Karawang Regency is not in accordance with what is regulated in the RTRW of Karawang Regency, there are still housing developments in areas that are not designated as in industrial areas which are based on the RTRW of Karawang Regency are not allowed to build commercial housing in them. Abstrak. Setiap tahunnya Indonesia mengalami peningkatan jumlah penduduk yang berdampak pada meningkatnya permintaan masyarakat atas kebutuhan tempat tinggal yang merupakan salah satu hak yang didapatkan oleh seluruh masyarakat Indonesia sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Meningkatnya permintaan atas tempat tinggal tersebut membuat para pihak pengembang atau developer perumahan melihat peluang usaha yang menjanjikan hingga tidak menghiraukan peraturan terkait dengan pembangunan perumahan, sehingga melakukan pembangunan perumahan pada kawasan yang bukan peruntukkannya. Hal tersebut dapat berdampak buruk baik bagi manusia maupun lingkungan hidup, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pembangunan perumahan, khususnya perumahan komersial di Kabupaten Karawang sudah berada pada kawasan yang diperuntukannya atau belum ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Tahun 2011-2031. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan dengan cara mengumpulkan data sekunder dan data primer berupa wawancara dengan Dinas PUPR Kabupaten Karawang sebagai data pendukung untuk memastikan kebenaran dari peristiwa tersebut. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pembangunan perumahan komersial di Kabupaten Karawang belum sesuai dengan apa yang diatur dalam RTRW Kabupaten Karawang, masih terdapat pembangunan perumahan yang berada di kawasan yang bukan peruntukannya seperti pada kawasan industri yang berdasarkan RTRW Kabupaten Karawang tidak diperbolehkan dibangun perumahan komersial di dalamnya.

Title

Found 19 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 19 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 19 Documents
Search