<![CDATA[Pendangkalan alur pelayaran menimbulkan kebutuhan pengerukan yang berulang, sedangkan pembiayaan melalui belanja tahunan dapat menghasilkan layanan yang terfragmentasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis pola volume dan anggaran pengerukan serta merumuskan model Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha dengan mekanisme Availability Payment yang menggunakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagai basis kapasitas fiskal melalui APBN. Penelitian menggunakan analisis dokumen dan statistik deskriptif atas data pengerukan 26 lokasi pada 2015-2018. Hasil analisis menunjukkan bahwa volume pengerukan menurun dari 9,18 juta m³ pada 2015 menjadi 0,67 juta m³ pada 2018. Anggaran turun dari Rp630,87 miliar menjadi Rp67,74 miliar, sedangkan biaya rata-rata meningkat dari Rp68,76 ribu menjadi Rp100,64 ribu per m³. Lima lokasi dengan volume terbesar menyerap 57,9 persen volume dan 44,2 persen anggaran. Variasi biaya antar lokasi sangat lebar, sehingga kelayakan proyek tidak dapat ditetapkan dengan satu asumsi biaya nasional. Model KPBU-AP dapat mengubah orientasi pembayaran dari volume pekerjaan menjadi ketersediaan kedalaman alur. Namun, PNBP tidak dapat diperlakukan sebagai earmarking langsung karena pembayaran tetap memerlukan pengalokasian melalui APBN dan DIPA. Skema ini layak dipertimbangkan secara selektif apabila pemerintah menetapkan indikator kinerja yang terukur, menguji keterjangkauan fiskal, dan mengalokasikan risiko kepada pihak yang paling mampu mengelolanya.]]>
Copyrights © 2026
