IMPLEMENTASI KEBIJAKAN UU TPKS DI KOTA SURABAYA: ANALISIS KOORDINASI UNIT PENANGANAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL BERBASIS TOXIC RELATIONSHIP: (Studi Implementasi Undang-Undang No.12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual)

Alifah Nur Farahiya Rahayu Harun - (Universitas Negeri Surabaya)

Jurnal Inovasi Administrasi Negara Terapan
Vol. 4 No. 2 (2026)

Kekerasan Seksual dalam Relasi Romantis (KSDP) berbasis toxic relationship merupakan isu krusial di Kota Surabaya yang diperparah oleh konstruksi sosial patriarki. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi UU No. 12 Tahun 2022 (UU TPKS) dalam mendukung upaya pencegahan dan penanganan kasus tersebut. Penelitian menerapkan pendekatan kualitatif-interpretatif melalui model Van Meter dan Van Horn dengan analisis enam indikator utama yaitu standar dan sasaran; sumber daya; komunikasi antar badan pelaksana; karakteristik badan pelakansa; kondisi sosial, ekonomi, dan politik; dan disposisi. Pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara mendalam bersama UPTD PPA dan PUSPAGA Kota Surabaya, serta klien terdampak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi UU TPKS menghadapi hambatan signifikan. Pertama, faktor patriarki dan stigmatisasi sosial menjadi policy constraint yang memicu resistensi korban untuk melapor. Kedua, kondisi tersebut mendorong pelaksana melakukan strategi satisficing yang berfokus pada pemulihan psikologis jangka pendek dibandingkan penuntasan hukum. Ketiga, birokrasi pelaksana mengalami overworked staff, kesenjangan kognitif, dan policy overload yang menciptakan ambiguitas operasional. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa implementasi UU TPKS belum optimal akibat konflik budaya hukum dan rendahnya kepatuhan kognitif birokrasi lapangan. Penelitian merekomendasikan penguatan sumber daya pendamping hukum dan penyusunan regulasi teknis spesifik untuk memutus siklus kekerasan.