<![CDATA[p Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam sistem perpajakan nasional Di Indonesia berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan tersebut melalui sinergi antara kebijakan pajak dan reformasi birokrasi Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana integrasi antara kebijakan fiskal dan tata kelola administrasi publik berkontribusi terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak Pendekatan yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan desain studi evaluatif Data diperoleh melalui studi dokumentasi kebijakan wawancara semi struktural dengan pejabat Direktorat Jenderal Pajak dan analisis terhadap laporan kinerja serta kebijakan terkait reformasi birokrasi Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan melalui em e Filing em em e Bupot em dan em CoreTax Administration System em telah menyederhanakan proses pelaporan dan mempercepat pelayanan sehingga meningkatkan kepatuhan sukarela Di sisi lain reformasi birokrasi yang mencakup peningkatan kualitas SDM penguatan zona integritas dan penerapan sistem merit turut menciptakan birokrasi yang lebih akuntabel dan responsif Sinergi kedua pendekatan ini terbukti memperkuat legitimasi institusi perpajakan di mata publik Namun demikian tantangan masih ditemukan dalam hal ketimpangan akses digital resistensi budaya birokrasi lama serta kurangnya literasi pajak di kalangan masyarakat Oleh karena itu diperlukan strategi komprehensif yang mencakup edukasi perluasan infrastruktur digital dan peningkatan koordinasi lintas sektor untuk memperkuat keberlanjutan reformasi dan efektivitas kebijakan perpajakan di Indonesia p]]>
Copyrights © 2025
