ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBUDI DAYA TAMBAK IKAN TRADISIONAL YANG TERDAMPAK ABRASI PANTAI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR. 7 TAHUN 2016. TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM

Muhamad Seip (Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa)
Triana Apriyanita (Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Bangsa)

Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum
Vol. 1 No. 3 (2026): September: Demokrasi: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum

Penelitian ini menganalisis efektivitas perlindungan hukum bagi pembudi daya tambak ikan tradisional yang terdampak abrasi laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016. Meskipun regulasi tersebut telah menyediakan berbagai bentuk perlindungan seperti asuransi perikanan dan bantuan rehabilitasi, implementasinya dinilai belum optimal akibat lemahnya sinkronisasi kebijakan, hambatan akses, serta ketidakjelasan status hukum atas lahan yang hilang secara permanen. Melalui metode yuridis normatif, penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan penguatan pengaturan hukum, harmonisasi lintas sektor antara bidang kelautan, agraria, dan lingkungan, serta peningkatan koordinasi antarlembaga agar perlindungan hak-hak pembudi daya dapat terwujud secara efektif. Sebagai langkah lanjutan, penelitian empiris di lapangan sangat disarankan untuk memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan tersebut bagi masyarakat pesisir.