<![CDATA[Penelitian ini membahas peran militer dalam politik Indonesia pada periode 1946–1965, dengan fokus pada pemikiran politik militer, latar belakang pemberontakan, serta respons militer terhadap kondisi darurat dan transisi kekuasaan dari Soekarno ke Soeharto. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, penelitian ini mengkaji teori pemikiran politik militer, seperti konsep "military guardianship" dan Dwifungsi ABRI, serta relevansinya dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia pada masa tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan militer dalam politik di Indonesia dipengaruhi oleh dinamika internal, seperti pemberontakan DI/TII, PRRI/Permesta, dan G30S/PKI, serta faktor eksternal, seperti tekanan geopolitik Perang Dingin. Militer memanfaatkan legitimasi sebagai penjaga stabilitas negara untuk mengintegrasikan peran mereka dalam ranah sipil dan politik, yang mencapai puncaknya pada awal Orde Baru. Selain itu, konsep Dwifungsi ABRI menjadi landasan ideologis bagi militer untuk berperan tidak hanya sebagai alat pertahanan, tetapi juga sebagai aktor politik. Penelitian ini memberikan pemahaman komprehensif mengenai hubungan antara militer dan politik di Indonesia, serta kontribusi mereka dalam menjaga stabilitas negara di tengah gejolak domestik dan pengaruh global. Analisis ini diharapkan dapat memberikan perspektif baru tentang peran militer dalam konteks sejarah politik Indonesia dan relevansinya dalam dinamika politik kontemporer.]]>
Copyrights © 2025
