<![CDATA[Penelitian ini mengkaji bagaimana keterkaitan struktur pemerintahan dan relasi kekuasaan di tingkat desa terbentuk dan dijalankan dalam konteks otonomi desa, dengan fokus penelitiannya mengambil studi kasus di Desa Kalisidi. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, terjadi perubahan penting dalam pengaturan kewenangan desa, termasuk penguatan posisi kepala desa, penataan perangkat desa, serta mekanisme dalam pengelolaan keuangan dan aset desa. Adanya perubahan regulasi ini tidak hanya mempengaruhi pola kepemimpinan dan alur pengambilan keputusan, tetapi juga memengaruhi hubungan antara pemerintah desa, lembaga desa, dan masyarakat. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini menelusuri bagaimana kebijakan tersebut diterapkan di Kalisidi, serta dampaknya terhadap dinamika kekuasaan di tingkat lokal. Temuan awal ini menunjukkan bahwa UU 3/2024 memberi ruang lebih besar bagi desa untuk mengatur kepentingannya sendiri, tetapi pada saat yang sama, memperkuat posisi kepala desa sehingga berpotensi memunculkan ketimpangan relasi kekuasaan jika tidak diimbangi dengan pengawasan dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai perubahan struktur pemerintahan desa dalam era otonomi desa, sekaligus menyoroti tantangan dan peluang yang muncul dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Desa Kalisidi.]]>
Copyrights © 2026
