Kajian Aturan Hak Atas Pendidikan dan Relevansinya Terhadap Pemenuhan Pendidikan Masyarakat Kota Kupang

Melinda R. Radja (Universitas Nusa Cendana)
Nofra Tahunas (Undana)
Maria B. Virani (Universitas Nusa Cendana)
Wilibrodus Lamauran (Universitas Nusa Cendana)
Yustinus F. Tatu (Universitas Nusa Cendana)

Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan
Volume 9 Nomor 2 Edisi Desember 2025

Penelitian ini mengkaji regulasi hukum yang menjamin hak atas pendidikan di Indonesia serta relevansinya dengan kondisi pendidikan di Kota Kupang. Menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, penelitian ini merujuk pada UUD 1945, UU Nomor 20 Tahun 2003, dan UU Nomor 39 Tahun 1999. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum nasional telah menjamin hak pendidikan, implementasinya masih belum optimal. Berdasarkan data BPS 2024, dari 72.000 anak usia 5–12 tahun, hanya 41.500 yang bersekolah. Faktor utama penyebabnya meliputi keterbatasan ekonomi, infrastruktur, tenaga pendidik, serta budaya yang belum menekankan pentingnya pendidikan. Analisis integratif antara norma hukum dan realitas lokal ini menegaskan perlunya kebijakan daerah yang adaptif dan kolaboratif antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat untuk mewujudkan pemerataan hak pendidikan di Kota Kupang.