<![CDATA[Studi ini meneliti peran Gerakan LSM Hijau dalam mitigasi krisis iklim di Kota Bandar Lampung. Penelitian ini berfokus pada dua aspek utama: memetakan arah pembangunan perkotaan melalui dokumen Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Wilayah (RPJMD), dan menelusuri peran LSM lingkungan dalam melakukan advokasi, pendidikan, kontrol sosial, dan produksi data. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan menggunakan observasi, wawancara, tinjauan pustaka, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Informan yang terlibat dalam studi ini meliputi BAPPEDA, BPBD, Badan Lingkungan Hidup, dan WALHI Lampung. Temuan menunjukkan bahwa orientasi pembangunan Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip ekologi. Hal ini terlihat dari terbatasnya proporsi ruang terbuka hijau, meningkatnya tekanan konversi lahan, banjir yang berulang, pencemaran lingkungan, dan pengelolaan sampah yang tidak memadai. Di sisi lain, WALHI Lampung telah muncul sebagai aktor penting dalam mengoreksi arah pembangunan melalui advokasi berbasis masyarakat, kampanye lingkungan, perlindungan ekosistem, dan penguatan kesadaran publik. Namun, inisiatif-inisiatif ini terus menghadapi kendala struktural, khususnya keterbatasan sumber daya, dukungan kebijakan yang tidak memadai, dan dominasi agenda pembangunan yang berorientasi ekonomi. Studi ini berpendapat bahwa krisis iklim perkotaan dapat diatasi secara lebih efektif melalui tata kelola lingkungan kolaboratif yang melibatkan pemerintah daerah, LSM, masyarakat, akademisi, dan media. Kata kunci: Gerakan LSM Hijau, LSM lingkungan, krisis iklim, tata kelola lingkungan]]>
Copyrights © 2026
