Artikel ini mengkaji sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan Ruang Belajar Taman Pelangi Kenjeran, yang dioperasikan oleh Komunitas Mahasiswa Keguruan Surabaya sejak tahun 2016. Kawasan perkotaan pesisir Kenjeran di Surabaya menghadapi keterbatasan akses pendidikan yang mendalam bagi anak-anak dari keluarga rendah, sehingga mendorong munculnya inisiatif sukarela sebagai respons terhadap peningkatan dalam layanan pendidikan formal. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Kerangka analitis yang digunakan adalah model tata kelola kolaboratif Ansell dan Gash (2008), yang mencakup empat dimensi: kondisi awal, desain kelembagaan, kepemimpinan fasilitatif, dan proses kolaboratif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kondisi awal yang kondusif dan kepemimpinan fasilitatif yang kuat telah mendorong proses kolaboratif yang nyata antara komunitas sukarelawan, orang tua, dan masyarakat setempat. Berbagai bentuk kerja sama diwujudkan melalui pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pendampingan anak, penyediaan fasilitas pembelajaran, dan dukungan sosial yang berkelanjutan. Namun desain kelembagaan masih bersifat informal karena kurangnya prosedur standar operasional, pembagian peran yang terdokumentasi, dan mekanisme evaluasi yang sistematis. Selain itu, keterlibatan langsung pemerintah dalam operasional manajemen sehari-hari masih terbatas, sehingga mengakibatkan kolaborasi menjadi kurang optimal. Temuan studi ini menunjukkan bahwa penguatan kelembagaan, pembentukan mekanisme koordinasi yang lebih jelas, dan perluasan kemitraan dengan pemerintah, sektor swasta, universitas, dan organisasi masyarakat sipil merupakan langkah-langkah penting untuk memastikan berlanjutnya program.
Copyrights © 2026