Mahkamah Konstitusi berdasarkan Pasal 24C UUD NRI 1945 memiliki kewenangan untuk menguji undang-undang terhadap konstitusi. Dalam praktiknya, Mahkamah tidak hanya menjalankan fungsi sebagai negative legislator yang membatalkan norma inkonstitusional, tetapi juga kerap membentuk norma hukum baru sebagai positive legislator. Salah satu contohnya adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 60/PUU-XXII/2024 yang bukan hanya membatalkan norma, tetapi juga menetapkan ambang batas baru pencalonan kepala daerah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji batasan Mahkamah Konstitusi sebagai positive legislator dalam putusan tersebut, serta menganalisisnya melalui pendekatan perbandingan dengan praktik di Jerman, Korea Selatan, dan Italia. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan tersebut berpotensi melampaui kewenangan yudisial dan memasuki ranah legislatif, terutama karena tidak adanya kekosongan hukum dan ketidaksesuaian dengan petitum pemohon. Sementara di negara lain, peran pengadilan sebagai positive legislator dibatasi secara ketat hanya dalam kondisi kekosongan hukum atau keadaan mendesak. Oleh karena itu, dibutuhkan batasan yang tegas agar Mahkamah Konstitusi tetap berada dalam koridor kewenangan yudisial dan tidak menimbulkan konflik dengan kekuasaan legislatif.
Copyrights © 2026