Disharmoni antara rezim hukum korporasi dan pasar modal di Indonesia memunculkan urgensi yuridis akibat antinomi norma dalam Pasal 79 ayat (10) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UUPT). Ketentuan a quo menciptakan ketidakpastian hukum dengan memberikan otoritas kepada regulasi teknis pasar modal untuk menyimpang dari undang-undang, yang secara empiris memicu sengketa dualisme kepengurusan dan corporate deadlock seperti pada kasus AISA dan CNKO. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi antinomi vertikal tersebut serta merumuskan model penyelesaian berbasis hierarki norma. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji penerapan asas preferensi hukum dalam perspektif teori Stufenbau Hans Kelsen. Temuan penelitian menegaskan bahwa Pasal 79 ayat (10) mengandung cacat logika hukum yang melanggar asas lex superior derogat legi inferiori karena menyejajarkan norma yang tidak setara. Sebagai solusi konkret, penelitian ini merekomendasikan novelti “Klasifikasi Normatif” berbasis sinkronisasi substansi. Konsep ini memisahkan kewenangan derogasi menjadi Kelompok Primer (level undang-undang) yang berlaku mutlak asas lex specialis, dan Kelompok Sekunder (aturan pelaksana) yang dilarang mereduksi hak substantif pemegang saham. Rekonstruksi ini mendesak revisi redaksional pasal guna menjamin kepastian hukum dan perlindungan investor dalam tata kelola perusahaan terbuka.
Copyrights © 2026