Penelitian ini membahas evaluasi yuridis terhadap implementasi Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yakni jaminan normatif partisipasi publik yang seringkali hanya dipenuhi sebagai kewajiban formal semata. Kajian ini mengaitkan dinamika terkini dalam proses pembentukan undang-undang, termasuk pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja serta putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 tentang partisipasi publik yang bermakna. Penelitian juga menelaah peran Badan Keahlian DPR RI dalam memfasilitasi keterlibatan masyarakat secara substansial. Dengan menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis kontemporer, temuan menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 telah merevisi Pasal 96 untuk memperluas hak partisipasi, praktik praktik pembentukan undang-undang di lapangan masih memerlukan banyak perbaikan. Rekomendasi penelitian ini meliputi penguatan implementasi norma Pasal 96, optimalisasi peran DPR RI, dan pemanfaatan teknologi informasi agar akses publik semakin luas dan partisipasi masyarakat benar-benar bermakna.
Copyrights © 2026