<![CDATA[The pregnancy of a prospective second wife outside of marriage in a polygamy permit case raises a legal issue because such a condition is not explicitly recognized as a ground for granting a polygamy permit under Indonesian legislation, while judges are faced with the need to provide legal protection for the woman and the child to be born. This study aims to analyze the judge’s considerations in granting a polygamy permit in Decision Number 761/Pdt.G/2026/PA.Mkd of the Mungkid Religious Court and to examine such considerations from the perspectives of maslahah mursalah and maqasid al-shariah. This study employs normative legal research using statutory, case, and conceptual approaches. Legal materials were obtained through a literature review of legislation, the Compilation of Islamic Law, court decisions, the Qur’an, legal maxims, and scholarly literature, and were analyzed using a qualitative-descriptive method. The findings indicate that the granting of the polygamy permit was primarily based on the fulfillment of the normative ground that the first wife was unable to bear children, as well as the fulfillment of the requirements concerning the first wife’s consent, the applicant’s financial capacity, and the guarantee of fair treatment. The pregnancy of the prospective second wife outside of marriage was not used as the primary legal basis, but was considered as a factual circumstance through the principle of choosing the lesser harm. From the perspective of maqasid al-shariah, the judicial consideration was oriented toward the protection of lineage, honor, property, religion, and the interests of the parties. Theoretically, the decision demonstrates the relevance of the maqasid approach in judicial legal reasoning; practically, the application of maslahah must remain case-specific to prevent it from becoming a general justification for polygamy based on pregnancy outside of marriage. [Kehamilan calon istri kedua di luar nikah dalam perkara izin poligami menimbulkan persoalan hukum karena kondisi tersebut tidak secara eksplisit termasuk alasan pemberian izin poligami dalam peraturan perundang-undangan, sementara hakim dihadapkan pada kebutuhan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak yang akan lahir. Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan izin poligami pada Putusan Pengadilan Agama Mungkid Nomor 761/Pdt.G/2026/PA.Mkd serta menguji pertimbangan tersebut melalui perspektif maslahah mursalah dan maqasid syariah. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, putusan pengadilan, Al-Qur’an, kaidah fikih, serta literatur ilmiah, kemudian dianalisis secara kualitatif-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengabulan izin poligami terutama didasarkan pada terpenuhinya alasan normatif berupa istri pertama tidak dapat melahirkan keturunan serta terpenuhinya persetujuan istri, kemampuan ekonomi, dan jaminan berlaku adil. Kehamilan calon istri kedua di luar nikah tidak dijadikan dasar hukum utama, tetapi dipertimbangkan sebagai keadaan faktual melalui prinsip memilih kemudaratan yang lebih ringan. Dalam perspektif maqasid syariah, pertimbangan tersebut berorientasi pada perlindungan keturunan, kehormatan, harta, agama, dan kepentingan para pihak. Secara teoretis, putusan menunjukkan relevansi pendekatan maqasid dalam penalaran hukum hakim; secara praktis, penggunaan maslahah tetap perlu dibatasi secara kasuistis agar tidak bergeser menjadi legitimasi umum terhadap kehamilan di luar nikah sebagai alasan poligami.]]]>
Copyrights © 2026
