Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen demokrasi langsung yang bertujuan mewujudkan pemerintahan daerah yang sesuai aspirasi rakyat. Namun, dalam pelaksanaannya, peristiwa ini seringkali menimbulkan pergeseran hubungan sosial dan dinamika masyarakat yang berpotensi mengarah pada konflik antar kelompok. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dinamika sosial yang terjadi, bentuk-bentuk konflik yang muncul, serta menganalisis peran strategis layanan bimbingan komunitas dalam menjaga kerukunan di tengah masyarakat yang beragam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (literature review) dan studi dokumentasi. Data diperoleh dari berbagai sumber primer dan sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, laporan penelitian, dan dokumen resmi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pilkada sering memicu polarisasi sosial, di mana masyarakat terbagi ke dalam kubu-kubu pendukung yang berbeda pandangan dan sering kali saling bersitegang. Faktor pemicu utamanya meliputi penggunaan politik identitas, penyebaran informasi yang tidak benar, serta kurangnya ruang dialog antar kelompok. Di sisi lain, layanan bimbingan komunitas terbukti memiliki peran krusial sebagai sarana mediasi, fasilitator komunikasi, pengubah persepsi, serta pemulihan hubungan sosial. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan sosial-psikologis melalui bimbingan komunitas sangat diperlukan sebagai pelengkap pendekatan hukum dan keamanan untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan sosial selama dan pasca pelaksanaan Pilkada.
Copyrights © 2026