Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) merupakan instrumen penting dalam mewujudkan demokrasi lokal dan otonomi daerah di Indonesia. Namun, implementasi Pilkada langsung sejak era reformasi menghadapi berbagai problematika mendasar, termasuk tingginya biaya politik, maraknya korupsi kepala daerah, money politics, konflik horizontal, dan fenomena calon tunggal yang mengancam substansi demokrasi. Penelitian ini bertujuan menganalisis landasan konstitusional Pilkada, mengidentifikasi problematika sistem Pilkada dari perspektif sosiologis, mengkaji implikasi filosofis negara hukum demokratis terhadap sistem Pilkada, dan merumuskan gagasan rekonstruksi sistem Pilkada yang ideal. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan filosofis. Data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, doktrin hukum, dan literatur ilmiah dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 memberikan fleksibilitas interpretasi “dipilih secara demokratis” yang memungkinkan baik pemilihan langsung maupun tidak langsung. Secara sosiologis, Pilkada langsung menghadapi masalah struktural berupa oligarki partai politik, transaksionalisme, dan lemahnya akuntabilitas. Dari perspektif filosofis negara hukum demokratis, sistem Pilkada harus menyeimbangkan prinsip kedaulatan rakyat, kepastian hukum, dan efektivitas pemerintahan. Rekonstruksi sistem Pilkada memerlukan reformasi komprehensif meliputi penguatan regulasi, perbaikan mekanisme nominasi, penguatan lembaga penyelenggara, reformasi pembiayaan kampanye, dan peningkatan partisipasi masyarakat berbasis pendidikan politik. Penelitian ini merekomendasikan adopsi model hibrida yang mengakomodasi kekhasan daerah dengan tetap menjunjung prinsip demokrasi substantif dan negara hukum.
Copyrights © 2026