Penghapusan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara telah menciptakan kekosongan pengawasan independen yang berisiko terhadap netralitas ASN dan masa depan demokrasi Pilkada di Indonesia. Penelitian ini bertujuan menganalisis dampak kekosongan pengawasan independen, memetakan potensi intervensi politik terhadap ASN di tingkat daerah, mengevaluasi efektivitas pengawasan pasca UU ASN 2023 Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis berbasis studi kepustakaan, penelitian ini menemukan bahwa penghapusan KASN telah menciptakan legal gap dalam mekanisme checks and balances terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Data Pemilu dan Pilkada 2024 menunjukkan penurunan signifikan efektivitas pengawasan: 417 laporan dugaan pelanggaran, 197 kasus terbukti, dominasi pelanggaran di media sosial (40%), dan hanya 1,6% ASN yang dijatuhi hukuman. Kekosongan ini berdampak sistemik pada penguatan budaya patronase melalui mobilisasi birokrasi, politisasi karier, dan budaya ketakutan yang menandakan terjadinya democratic backsliding. Penelitian ini merekomendasikan konsep arah pengawasan independen yang mencakup solusi struktural (kodifikasi regulasi, lembaga pengawas kuasi-yudisial dengan kewenangan eksekutorial, perlindungan saksi) dan solusi kultural (transformasi meritokrasi, sertifikasi etika kontekstual, budaya organisasi terbuka). Tanpa pengawasan independen yang efektif, Indonesia berisiko mengalami kemunduran demokrasi yang lebih dalam dengan birokrasi sebagai instrumen kekuasaan oligarkis di tingkat lokal.
Copyrights © 2026