Pengelolaan aset daerah menghadapi tantangan berupa kesenjangan kapasitas aparatur dalam menerjemahkan kebijakan ke dalam praktik kerja berbasis sistem digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi aktual dan kesenjangan kompetensi aparatur pengelola aset daerah di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh (BPKA), memahami proses pembelajaran yang muncul dalam implementasi digitalisasi sistem informasi pengelolaan aset, serta mengidentifikasi faktor yang mendukung dan menghambat penguatan kompetensi. Penelitian menggunakan pendekatan mixed methods dengan desain sekuensial eksploratoris. Tahap kualitatif dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur dengan lima informan BPKA dan satu informan BPSDM Aceh serta telaah dokumen, sedangkan tahap kuantitatif dilakukan melalui kuesioner skala Likert dengan teknik sensus terhadap 20 staf pada unit pengelolaan aset BPKA. Analisis kualitatif menggunakan analisis tematik, sedangkan data kuantitatif dianalisis secara deskriptif melalui distribusi frekuensi, persentase, dan nilai rata-rata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi telah menggeser pola kerja dari administratif-manual menuju pola kerja berbasis sistem digital dan integrasi awal. Kesediaan meningkatkan kompetensi memperoleh nilai rata-rata 4,55, sedangkan kemampuan mengoperasikan sistem memperoleh nilai rata-rata 4,20. Item mengenai pengalaman mengikuti pelatihan digitalisasi sistem aset memperoleh nilai rata-rata 3,50, dengan 55% responden memilih kategori setuju atau sangat setuju. Proses pembelajaran terutama berlangsung melalui learning by doing dan pembelajaran sosial, sedangkan pelatihan formal berperan sebagai fondasi. Faktor pendukung meliputi dukungan pimpinan, kekompakan dan kolaborasi tim, pendampingan teknis, serta koordinasi dan rekonsiliasi lintas unit. Hambatan meliputi disparitas kapasitas SDM, keterbatasan penguasaan aplikasi, kendala jaringan dan infrastruktur, kualitas dan ketepatan waktu pemutakhiran data yang belum konsisten, dinamika regulasi, serta belum tersusunnya standar kompetensi teknis pengelola aset yang mengintegrasikan kebutuhan kompetensi digital dan pengelolaan aset. Penelitian menyimpulkan bahwa integrasi antara digitalisasi dan penguatan kompetensi berlangsung terutama melalui pengalaman kerja, pembelajaran sosial, penerapan pengetahuan, dan pendampingan dalam praktik kerja. Namun, proses tersebut belum sepenuhnya terinstitusionalisasi, dan digitalisasi masih berada pada tahap penguatan administrasi dan integrasi awal. Kebaruan penelitian terletak pada integrasi digitalisasi pengelolaan aset, pembelajaran berbasis pengalaman kerja, dan penguatan kompetensi aparatur dalam konteks empiris BPKA Aceh. Local government asset management faces challenges in translating policies into digital work practices. This study examines competency conditions and gaps among asset management personnel at the Aceh Financial Management Agency (BPKA), explores learning processes emerging from digitalisation, and identifies supporting and inhibiting factors. A mixed-methods approach with an exploratory sequential design was used. Qualitative data were collected through semi-structured interviews and document analysis, followed by a descriptive Likert-scale questionnaire administered by census to 20 staff in BPKA’s asset management unit. The findings show a transition from manual-administrative work towards digital, system-based practices with early integration. The mean scores for willingness to improve competencies and system-operation ability were 4.55 and 4.20, respectively. Formal digital asset-system training had a mean score of 3.50, with 55% of respondents selecting agree or strongly agree. Learning occurred mainly through learning by doing and social learning, while formal training served as a foundation. Leadership support, team collaboration, technical assistance, and cross-unit coordination supported the process, while human resource disparities, limited application skills, infrastructure constraints, inconsistent data quality, regulatory changes, and the absence of comprehensive technical competency standards remained key barriers. Overall, digitalisation and competency strengthening were integrated mainly through workplace experience, social learning, and technical support, but the process remains at an early stage of institutionalisation.
Copyrights © 2025