<![CDATA[The development of the digital world, from ARPANET (1969), the TCP/IP protocol (1974), to the World Wide Web (1989), has transformed the Broadcasting landscape from a linear analog model to an interactive digital ecosystem based on on-demand Streaming. This transformation has enabled beIN Sports, as the exclusive licensee for the FIA World Rally Championship (WRC) in the Asia Pacific, including Indonesia, since its 2022 contract with FIA Promoter GmbH, to Broadcast via satellite, cable, and terrestrial Subscription Broadcasting Institution (LPB) Platforms, as stipulated in Minister of Communication and Information Technology Regulation Number 41 of 2012. However, illegal Broadcasting practices through pirated IPTV, Discord servers, and Streaming sites like nontonx.com have violated the economic monopoly of Broadcasting rights protected by Law Number 28 of 2014 concerning Copyright and Law Number 32 of 2002 concerning Broadcasting, and have caused significant financial losses due to viewers' preference for free access.This study aims to analyze the legal protection of beIN Sports, as the WRC Broadcasting rights licensee, against illegal Broadcasting in Indonesia and to assess the effectiveness of existing regulations in addressing cross-Platform digital piracy. The method used is normative legal research with a statutory, conceptual, and case-based approach, utilizing primary legal materials (the Copyright Law, the Broadcasting Law, and Ministerial Regulation of the Ministry of Communication and Information Technology No. 41/2012) and secondary legal materials in the form of legal literature, academic journals, and FIA reports on Broadcasting rights. The case study focuses on the illegal Broadcasting of the WRC via a Discord server and the nontonx.com website as a concrete illustration of the economic rights violations of the license.The results show that although the Indonesian Broadcasting and copyright legal framework provides preventive protection (DRM, blocking by the Ministry of Communication and Information Technology) and repressive measures (criminal sanctions under Article 118 of the Copyright Law), its implementation has not been optimal in addressing digital technology challenges such as 5G Streaming and cross-jurisdictional content distribution. Gaps are evident in weak inter-agency coordination, slow response to URL blocking, and low public awareness of the economic losses of sports Broadcasting rights piracy. Therefore, strengthening adaptive regulations that integrate technological oversight, harmonization of FIA international contracts, and consumer education are needed to maintain the sustainability of the legal Broadcasting ecosystem and protect the economic rights of licensees in Indonesia's digital era. Keywords: Legal Protection, License, Copyright, Broadcasting Rights, Economic Rights. Perkembangan dunia digital sejak ARPANET (1969), protokol TCP/IP (1974), hingga World Wide Web (1989) telah mengubah lanskap penyiaran dari model linier analog menjadi ekosistem digital interaktif berbasis Streaming sesuai permintaan. Transformasi ini memungkinkan beIN Sports sebagai pemegang lisensi eksklusif FIA WORLD RALLY CHAMPIONSHIP (WRC) di Asia Pasifik, termasuk Indonesia, sejak kontrak 2022 dengan FIA Promoter GmbH, untuk menyelenggarakan penayangan melalui Platform Lembaga Penyiaran Berlangganan (LPB) satelit, kabel, dan terestrial sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41 Tahun 2012. Namun, praktik penayangan ilegal melalui IPTV bajakan, server Discord, dan situs Streaming seperti nontonx.com menimbulkan pelanggaran monopoli ekonomi hak siar yang dilindungi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Ciptadan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, serta menyebabkan kerugian finansial signifikan akibat preferensi penonton terhadap akses gratis.Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum bagi beIN Sports selaku pemegang lisensi hak siar WRC terhadap penayangan ilegal di Indonesia serta menilai efektivitas regulasi yang ada dalam menangani pembajakan digital lintas Platform. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, yang memanfaatkan bahan hukum primer (UU Hak Cipta, UU Penyiaran, dan Permenkominfo 41/2012) serta bahan hukum sekunder berupa literatur hukum, jurnal akademik, dan laporan FIA tentang hak siar. Studi kasus difokuskan pada penayangan ilegal WRC melalui server Discord dan situs nontonx.com sebagai ilustrasi pelanggaran konkret terhadap hak ekonomi lisensi.Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum hak siar dan hak cipta Indonesia telah menyediakan perlindungan preventif (DRM, pemblokiran oleh Kominfo) dan represif (sanksi pidana Pasal 118 UU Hak Cipta), implementasinya belum optimal menghadapi tantangan teknologi digital seperti Streaming 5G dan distribusi konten lintas yurisdiksi. Kesenjangan tampak pada koordinasi antarlembaga yang lemah, respons pemblokiran URL yang lambat, dan rendahnya kesadaran publik terhadap kerugian ekonomi pembajakan hak siar olahraga. Karena itu, diperlukan penguatan regulasi adaptif yang mengintegrasikan pengawasan teknologi, harmonisasi kontrak internasional FIA, dan edukasi konsumen guna menjaga keberlanjutan ekosistem penyiaran legal serta melindungi hak ekonomi pemegang lisensi di era digital Indonesia. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Lisensi, Hak Cipta, Hak Siar, Hak Ekonomi.]]>
Copyrights © 2026
