<![CDATA[Modern slavery remains one of the most serious human rights violations occurring massively in the contemporary era. The Global Slavery Index 2023 records more than 1.8 million Indonesians living under conditions of modern slavery, positioning Indonesia among the countries with the highest prevalence in the Asia-Pacific region. Bound by the constitutional mandate of Article 27(2) and Article 28D(2) of the 1945 Constitution, Indonesia is obliged to ensure that its national labor regulations effectively respond to forced labor practices. This study analyzes the harmonization of Indonesia's national labor regulations with the ILO's 11 Indicia of Forced Labour as an effort to prevent modern slavery. The research employs a normative legal method using a statute approach and a comparative approach, examining Law No. 13 of 2003 on Manpower, Law No. 6 of 2023 on Job Creation, and Law No. 18 of 2017 on the Protection of Indonesian Migrant Workers. The findings reveal that harmonization is partial and unsystematic: of the eleven indicators, only Deception and Physical and Sexual Violence have received full adoption, seven indicators are only partially accommodated because existing regulations operate within an administrative-financial dimension without incorporating the element of coercion, while Restriction of Movement and Retention of Identity Documents face a lacuna legis. Consequently, national regulations have yet to function optimally as an instrument protecting workers from modern slavery. Keywords: forced labour; harmonization of law; Indonesian labor law; modern slavery Modern slavery atau perbudakan modern masih berlangsung secara masif di era kontemporer. Global Slavery Index 2023 mencatat lebih dari 1,8 juta penduduk Indonesia hidup dalam kondisi perbudakan modern, menjadikan Indonesia salah satu negara dengan prevalensi tertinggi di kawasan Asia-Pasifik. Sebagai negara yang terikat mandat konstitusional Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945, Indonesia berkewajiban memastikan regulasi ketenagakerjaan nasionalnya mampu merespons praktik kerja paksa secara efektif. Penelitian ini bertujuan menganalisis harmonisasi regulasi ketenagakerjaan nasional Indonesia terhadap 11 Indicia of Forced Labour ILO sebagai upaya pencegahan praktik modern slavery. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach), melalui analisis terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi bersifat parsial dan tidak sistematis: dari sebelas indikator, hanya Deception dan Physical and Sexual Violence yang memperoleh adopsi penuh; tujuh indikator lain hanya terakomodasi parsial karena regulasi beroperasi dalam dimensi administratif-finansial tanpa unsur pemaksaan (coercion); sementara Restriction of Movement dan Retention of Identity Documents menghadapi lacuna legis. Regulasi nasional dengan demikian belum berfungsi optimal sebagai instrumen perlindungan pekerja dari praktik modern slavery. Kata Kunci: harmonisasi hukum; hukum ketenagakerjaan Indonesia; kerja paksa; modern slavery]]>
Copyrights © 2026
