<![CDATA[Sengketa pertanahan masih menjadi salah satu permasalahan hukum yang sering terjadi dalam masyarakat dan memerlukan penyelesaian melalui lembaga peradilan. Salah satu sengketa pertanahan yang menimbulkan perbedaan pertimbangan hukum hakim terjadi dalam Perkara Nomor 4/PDT/2019/PT PTK yang merupakan perkara banding atas Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Ptk. Perbedaan putusan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara serta akibat hukum yang ditimbulkan. Rumusan masalah dalam penenlitian ini adalah bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 4/PDT/2019/PT PTK. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta literatur hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dan disusum secara sistematis sesuai dengan pokok permasalahan yang diteliti untuk menilai penerapan hukum . Hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim tingkat banding menyatakan gugatan tidak dapat diterima karena Penggugat tidak dapat membuktikan adanya hubungan hukum antara dirinya dengan Tergugat VI dan Tergugat VII serta tidak dapat membuktikan keterlibatan para tergugat dalam perbuatan melawan hukum yang didalilkan. Pertimbangan tersebut menunjukkan bahwa hakim lebih mengutamakan terpenuhinya syarat formil gugatan sebelum memeriksa pokok perkara. Ditinjau dari teori tujuan hukum, kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum. Adapun akibat hukum dari putusan tersebut adalah dibatalkannya Putusan Pengadilan Negeri Pontianak Nomor 40/Pdt.G/2018/PN Ptk dan dinyatakannya gugatan Penggugat tidak dapat diterima niet ontvankelijk verklaard, serta Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan. Kata Kunci : Pertimbangan Hukum, Sengketa Pertanahan,Kepastian Hukum,Keadilan,Kemanfaatan Hukum. Land disputes remain a common legal issue in society and require resolution through the judiciary. One such land dispute resolution that raises differences in the judge's legal considerations occurred in Case Number 4/PDT/2019/PT PTK, an appeal case against the Pontianak District Court Decision Number 40/Pdt.G/2018/PN Ptk. The differences in these decisions raise questions regarding the basis for the judge's legal considerations in deciding the case and the resulting legal consequences. The problem formulation in this study is how the judge's legal considerations in Decision Number 4/PDT/2019/PT PTK. This research is a normative legal study using both a statutory and case-based approach. Data were obtained through a literature review of laws and regulations, court decisions, and legal literature. All legal materials were analyzed qualitatively and systematically compiled according to the research topic to assess the application of the law. The results of the study show that the panel of judges at the appellate level declared the lawsuit inadmissible because the Plaintiff could not prove the existence of a legal relationship between himself and Defendant VI and Defendant VII and could not prove the involvement of the defendants in the alleged unlawful acts. These considerations indicate that the judge prioritized the fulfillment of the formal requirements of the lawsuit before examining the main case. Reviewed from the theory of legal objectives, legal certainty, justice, and legal benefits. The legal consequences of the decision were the cancellation of the Pontianak District Court Decision Number 40/Pdt.G/2018/PN Ptk and the declaration of the Plaintiff's lawsuit as inadmissible niet ontvankelijk verklaard, and the Plaintiff was sentenced to pay court costs at both levels of court. Keywords: Legal Considerations, Land Disputes, Legal Certainty, Justice, Legal Benefits]]>
Copyrights © 2026
