<![CDATA[Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya anak terlantar di Kota Pontianak yang memerlukan perlindungan dan rehabilitasi melalui peran Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD). Anak terlantar merupakan kelompok yang rentan karena tidak memperoleh pemenuhan hak secara optimal. Oleh karena itu, diperlukan peran KPAD dalam mengawasi, mengoordinasikan, dan mendukung upaya rehabilitasi guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan KPAD dalam melakukan rehabilitasi anak terlantar di Kota Pontianak serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan pihak KPAD dan wali anak serta secara tidak langsung dengan anak terlantar. Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menghubungkan hasil penelitian di lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan teori yang relevan sehingga diperoleh kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPAD berperan sebagai lembaga pengawasan, pendampingan, monitoring, serta penghubung antara anak terlantar dengan instansi yang berwenang dalam memberikan layanan rehabilitasi. KPAD tidak melaksanakan rehabilitasi secara langsung, melainkan melakukan koordinasi dan rujukan kepada lembaga terkait sesuai dengan kebutuhan anak, seperti Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, maupun instansi kesehatan. Dalam pelaksanaannya, KPAD masih menghadapi kendala berupa keterbatasan kewenangan, rendahnya dukungan keluarga dan kesadaran masyarakat, serta keterbatasan sarana dan sumber daya yang dapat memengaruhi proses rehabilitasi anak terlantar. Dalam hal ini, akibat tidak terpenuhinya hak anak terlantar dapat menimbulkan dampak negatif pada beberapa aspek seperti kebutuhan pendidikan, pola pengasuhan, kasih sayang, serta pengembangan moral dan spiritual anak, sehingga membuat anak berisiko menghadapi hambatan dalam pertumbuhan. Meskipun demikian, koordinasi dan kerja sama lintas sektor yang dilakukan KPAD memberikan kontribusi dalam mendukung perlindungan, pemenuhan hak, dan proses rehabilitasi anak terlantar di Kota Pontianak. Kata Kunci: KPAD, Rehabilitasi Anak, Anak Terlantar, Perlindungan Anak. This research is motivated by the continued existence of neglected children in Pontianak City who require protection and rehabilitation through the role of the Regional Child Protection Commission (KPAD). Neglected children are a vulnerable group because their rights are not optimally. Therefore, the role of KPAD is needed to supervise, coordinate, and support rehabilitation efforts to ensure the fulfillment of children's rights. This research aims to examine the role of KPAD in the rehabilitation of neglected children in Pontianak City and to identify the obstacles encountered in its implementation. This research employs an empirical juridical method, with data collected through interviews, observation, and documentation. Interviews were conducted directly with KPAD representatives and the children's guardians, and indirectly with neglected children. The data obtained were analyzed qualitatively by relating the findings from the field to the applicable laws and regulations and relevant theories, in order to draw conclusions based on the research questions. The results of the research indicate that KPAD plays a role in supervision, assistance, monitoring, and facilitating connections between neglected children and authorized institutions that provide rehabilitation services. KPAD does not directly carry out rehabilitation but instead coordinates with and refers children to relevant institutions according to their needs, such as the Social Affairs Office, the Education Office, and health institutions. In its implementation, KPAD still faces several obstacles, including limited authority, low levels of family support and public awareness, as well as limited facilities and resources, which may affect the rehabilitation process for neglected children. Furthermore, the failure to fulfill the rights of neglected children may have negative impacts on several aspects, including access to education, parenting and care, affection, and the development of children's moral and spiritual values, thereby putting children at risk of facing obstacles in their growth and development. Nevertheless, the cross-sectoral coordination and cooperation carried out by KPAD contribute to supporting the protection and fulfillment of children's rights, as well as the rehabilitation process for neglected children in Pontianak City. Keywords: KPAD, Child Rehabilitation, Abandoned Children, Child Protection.]]>
Copyrights © 2026
