<![CDATA[This research is motivated by the occurrence of a tenurial conflict between the Banjar Lestari Village Forest Management Institution (Lembaga Pengelola Hutan Desa/LPHD) and the community in the Padu Banjar Village Forest Area, Simpang Hilir District, Kayong Utara Regency. The conflict arose due to differences in interests and perceptions regarding the control and utilization of the Village Forest area, particularly the clearing of land and planting of oil palm by some community members within the Village Forest area. The conflict was subsequently addressed through a non-litigation mechanism in the form of negotiation involving LPHD Banjar Lestari, the community, the Padu Banjar Village Government, and the Kayong Forest Management Unit (UPT KPH Wilayah Kayong). This research aims to examine the resolution of the tenurial conflict, the factors causing the conflict, the legal consequences of the conflict resolution, and the solutions undertaken to resolve the tenurial conflict between LPHD Banjar Lestari and the community. This research employs an empirical legal research method with a descriptive research approach. The data used consist of field data and literature data. Field data were obtained through interviews and questionnaires administered to parties involved in the conflict, namely the Kayong Forest Management Unit (UPT KPH Wilayah Kayong), LPHD Banjar Lestari, the Padu Banjar Village Government, and 10 community members who had been involved in the tenurial conflict. The data obtained were then analyzed descriptively to describe the conflict situation, the negotiation process, the community's responses to the conflict resolution, and the relationship between empirical findings and the legal provisions and theories applied in this research. The results show that the resolution of the tenurial conflict through negotiation has provided an opportunity for the parties to express their respective interests, opinions, and concerns. All respondents participated in the resolution process and were given the opportunity to express their views; therefore, procedurally, the negotiation process has functioned reasonably well. However, substantively, the conflict resolution has not been fully effective. This is reflected in the respondents' assessments of the outcome of the resolution, with 50% of respondents considering the outcome less successful, while issues concerning boundary certainty and the legal status of land control remain unresolved. The negotiation resulted, among other things, in an agreement that community members would not clear new land or plant oil palm within the Village Forest area, would collect evidence of land control or owners Keywords: Tenure Conflict, Village Forest, Negotiation, Justice, Legal Effectiveness. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh terjadinya konflik tenurial antara Lembaga Pengelola Hutan Desa (LPHD) Banjar Lestari dengan masyarakat di Kawasan Hutan Desa Padu Banjar, Kecamatan Simpang Hilir, Kabupaten Kayong Utara. Konflik terjadi akibat adanya perbedaan kepentingan dan persepsi mengenai penguasaan serta pemanfaatan kawasan Hutan Desa, khususnya adanya kegiatan pembukaan lahan dan penanaman kelapa sawit oleh sebagian masyarakat di dalam kawasan Hutan Desa. Konflik tersebut kemudian diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi berupa negosiasi yang melibatkan LPHD Banjar Lestari, masyarakat, Pemerintah Desa Padu Banjar, dan UPT KPH Wilayah Kayong. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelesaian konflik tenurial, faktor penyebab konflik, akibat hukum dari penyelesaian konflik, serta solusi yang ditempuh dalam penyelesaian konflik tenurial antara LPHD Banjar Lestari dengan masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat penelitian deskriptif. Data yang digunakan terdiri atas data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan diperoleh melalui wawancara dan penyebaran kuesioner kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan konflik, yaitu UPT KPH Wilayah Kayong, LPHD Banjar Lestari, Pemerintah Desa Padu Banjar, serta 10 orang masyarakat yang pernah terlibat dalam konflik tenurial. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif untuk menggambarkan kondisi konflik, proses negosiasi, tanggapan masyarakat terhadap penyelesaian konflik, serta keterkaitan antara fakta empiris dengan ketentuan hukum dan teori yang digunakan dalam penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tenurial melalui negosiasi telah memberikan ruang bagi para pihak untuk menyampaikan kepentingan, pendapat, dan permasalahan masing-masing. Seluruh responden terlibat dalam proses penyelesaian dan memperoleh kesempatan untuk menyampaikan pendapat, sehingga secara prosedural negosiasi telah berjalan cukup baik. Namun, secara substantif penyelesaian konflik belum sepenuhnya efektif. Hal tersebut terlihat dari penilaian responden terhadap hasil penyelesaian, di mana 50% responden menilai hasil penyelesaian kurang berhasil dan masih terdapat persoalan mengenai kepastian batas serta status penguasaan lahan. Hasil negosiasi antara lain menyepakati agar masyarakat tidak membuka lahan baru dan tidak menanam kelapa sawit di dalam kawasan Hutan Desa, mengumpulkan bukti penguasaan atau kepemilikan lahan, serta melakukan tindak lanjut melalui LPHD, UPT KPH, dan instansi terkait. Kata Kunci: Konflik Tenurial, Hutan Desa, Negosiasi, Keadilan, Efektivitas Hukum.]]>
Copyrights © 2026
