<![CDATA[DYAN VISCA SEPTRIASA (A1012221147), Legal Analysis of Village Government in Development Programs in Padi Kayek Village, Balai Batang Tarang District, Sanggau Regency. Thesis: Faculty of Law, Law Study Program, Tanjungpura University of Pontianak, 2026. This thesis aims to: one, to analyze the suitability of the implementation of the village development program with the applicable administrative and legal regulations in Padi Kayek Village, Balai Batang Tarang District, Sanggau Regency; two, to analyze the impact of low understanding of administration and legal regulations on the quality of village governance and community services in Kayek Padi Village. This study uses a qualitative approach with a qualitative descriptive research type and an empirical juridical approach. The research location was carried out in Padi Kayek Village, Balai Batang Tarang District, Sanggau Regency. The research data sources consist of the Village Head, village officials, the Village Consultative Body (BPD), and the people of Padi Kayek Village. Data collection techniques are carried out through observation, interviews, and documentation. The data analysis technique uses the Miles, Huberman, and Saldana models which include data condensation, data presentation, and conclusion drawing and verification. Meanwhile, the technique of checking the validity of the data is carried out through source triangulation, technical triangulation, and supporting documentation. After analyzing the data obtained, it can be concluded that: one, the implementation of development programs in Padi Kayek Village in general is in accordance with the applicable administrative provisions and legal regulations, guided by Law Number 6 of 2014 concerning Villages and village planning documents such as RPJMDes and RKPDes. Development programs are also carried out through participatory Village Deliberation (Musdes). However, there are still several obstacles such as limited understanding of village officials, lack of thorough administrative management, and delays in reporting so that the implementation of development has not run optimally. Second, the low understanding of administration and legal regulations has an impact on the quality of village governance and community services, including lack of transparency and accountability, lack of effectiveness of public services, weak coordination between apparatus, and declining level of public trust in village government. Therefore, it is necessary to increase the capacity of human resources of village apparatus through training, mentoring, and strengthening legal understanding so that village governance can run more effectively, transparently, and accountably. Keywords: Legal Analysis, Village Government, Village Development Program,Village Governance DYAN VISCA SEPTRIASA (A1012221147), Analisis Hukum Pemerintah Desa dalam Program Pembangunan di Desa Padi Kayek Kecamatan Balai Batang Tarang Kabupaten Sanggau. Skripsi: Fakultas Hukum Program Studi Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak, 2026. Skripsi ini bertujuan: satu, untuk menganalisis kesesuaian pelaksanaan program pembangunan desa dengan ketentuan administrasi dan regulasi hukum yang berlaku di Desa Padi Kayek Kecamatan Balai Batang Tarang Kabupaten Sanggau; dua, untuk menganalisis dampak rendahnya pemahaman administrasi dan regulasi hukum terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat di Desa Padi Kayek. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif serta pendekatan yuridis empiris. Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Padi Kayek Kecamatan Balai Batang Tarang Kabupaten Sanggau. Sumber data penelitian terdiri dari Kepala Desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan masyarakat Desa Padi Kayek. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldana yang meliputi kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Sedangkan teknik pemeriksaan keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan dokumentasi pendukung. Setelah dilakukan analisis terhadap data yang diperoleh, maka dapat disimpulkan bahwa: satu, pelaksanaan program pembangunan di Desa Padi Kayek pada umumnya telah sesuai dengan ketentuan administrasi dan regulasi hukum yang berlaku, dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta dokumen perencanaan desa seperti RPJMDes dan RKPDes. Program pembangunan juga dilaksanakan melalui Musyawarah Desa (Musdes) secara partisipatif. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala seperti keterbatasan pemahaman aparatur desa, kurang telitinya pengelolaan administrasi, serta keterlambatan pelaporan sehingga pelaksanaan pembangunan belum berjalan secara optimal. Dua, rendahnya pemahaman administrasi dan regulasi hukum berdampak terhadap kualitas tata kelola pemerintahan desa dan pelayanan masyarakat, antara lain belum optimalnya transparansi dan akuntabilitas, kurang efektifnya pelayanan publik, lemahnya koordinasi antar aparatur, serta menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur desa melalui pelatihan, pendampingan, dan penguatan pemahaman hukum agar tata kelola pemerintahan desa dapat berjalan lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Kata Kunci: Analisis Hukum, Pemerintah Desa, Program Pembangunan Desa,Tata Kelola Pemerintahan Desa]]>
Copyrights © 2026
