<![CDATA[This research was motivated by the continued occurrence of freight transportation loading violations in Pontianak City, including vehicles exceeding the Permissible Gross Vehicle Weight (JBI) and Over Dimension Over Loading (ODOL) vehicles. Although these violations have been regulated under Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, law enforcement has not yet been implemented optimally. This study aims to analyze the implementation of criminal law enforcement against freight transportation loading violations and to identify the factors causing such enforcement to be less than optimal. This research employed an empirical legal research method using a descriptive socio-legal approach. Data were collected through interviews, field observations, and literature studies, and were analyzed qualitatively. The results indicate that criminal law enforcement against freight transportation loading violations in Pontianak City has been carried out by the Police, Civil Servant Investigators (PPNS) of the Pontianak City Transportation Agency, and PPNS of UPPKB Siantan through supervision, inspections, warnings, traffic citations, travel suspension, and load adjustment. However, law enforcement has not yet been implemented optimally due to the limited number of enforcement personnel, inadequate supporting facilities and infrastructure, limited operational hours for supervision, and the low level of legal culture among freight business operators and drivers. This study also found that some drivers and freight companies deliberately avoided inspections by stopping before reaching the UPPKB Siantan area or using alternative routes outside the operational hours of supervision. Based on these findings, stronger coordination among law enforcement agencies, additional supervisory personnel, improved supporting facilities and infrastructure, more consistent implementation of sanctions, and increased legal awareness among freight transportation companies and drivers are necessary to enhance the effectiveness of criminal law enforcement against freight transportation loading violations in Pontianak City. Keywords : Law enforcement; traffic offenses; freight load violations. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya pelanggaran muatan angkutan barang berupa kendaraan yang melebihi Jumlah Berat yang Diizinkan (JBI) maupun Over Dimension Over Loading (ODOL) di Kota Pontianak. Meskipun telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, penegakan hukum terhadap pelanggaran tersebut belum terlaksana secara maksimal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran muatan angkutan barang serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya penegakan hukum tersebut. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang bersifat deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di Kota Pontianak telah dilaksanakan oleh Kepolisian, PPNS Dinas Perhubungan Kota Pontianak, dan PPNS UPPKB Siantan melalui pengawasan, pemeriksaan, pemberian peringatan, tilang, penundaan perjalanan, dan penyesuaian muatan. Namun, penegakan hukum tersebut belum terlaksana secara maksimal karena keterbatasan personel, belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung, keterbatasan waktu operasional pengawasan, serta masih rendahnya budaya hukum pelaku usaha dan pengemudi. Penelitian ini juga menemukan adanya perilaku penghindaran pemeriksaan dengan berhenti sebelum kawasan UPPKB Siantan maupun melintasi jalur di luar jam operasional pengawasan. Berdasarkan temuan tersebut, diperlukan peningkatan koordinasi antar aparat penegak hukum, penambahan personel pengawasan, penguatan sarana dan prasarana, penerapan sanksi yang lebih konsisten, serta peningkatan kesadaran hukum perusahaan angkutan barang dan pengemudi agar penegakan hukum terhadap pelanggaran muatan angkutan barang di Kota Pontianak dapat terlaksana secara lebih efektif. Kata Kunci : Penegakan hukum; tindak pidana lalu lintas; pelanggaran muatan angkutan barang.]]>
Copyrights © 2026
