<![CDATA[Divorce through cerai talak gives rise to legal consequences concerning the rights of the former wife, including nafkah iddah, mut’ah, outstanding maintenance, and outstanding dowry. Although these rights may be imposed upon the former husband through a decision of the Religious Court, their fulfillment in practice is not always realized. This study aims to examine the fulfillment of former wives’ rights by former husbands after cerai talak in West Pontianak District, as well as the factors influencing such fulfillment and the efforts undertaken by former wives when their rights are not fulfilled. This study employs empirical legal research with a descriptive approach. Data were obtained through questionnaires distributed to eight respondents, interviews with judges at the Pontianak Religious Court Class I-A, and documentation. The data were analyzed descriptively and inductively. The results show that the fulfillment of former wives’ rights after cerai talak in West Pontianak District has not been fully implemented. Some respondents received nafkah iddah and mut’ah, while others did not receive these rights despite their imposition in court decisions. Outstanding maintenance and dowry were also found in several cases. The factors affecting non-fulfillment were mainly the former husband’s economic inability and lack of legal understanding or awareness. In addition, some former wives chose an amicable settlement by relinquishing their unfulfilled rights so that the divorce process could proceed. These findings demonstrate a gap between the legal determination of rights and their actual implementation. Keywords: Divorce, Former Wife’s Rights, Cerai Talak, Legal Protection Perceraian melalui cerai talak menimbulkan akibat hukum terhadap hak-hak mantan istri, antara lain nafkah iddah, mut’ah, nafkah terutang, dan mahar terutang. Meskipun hak-hak tersebut dapat dibebankan kepada mantan suami melalui putusan Pengadilan Agama, dalam pelaksanaannya pemenuhan hak tersebut belum selalu terlaksana. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri oleh mantan suami pasca cerai talak di Kecamatan Pontianak Barat, faktor yang memengaruhi tidak terpenuhinya hak-hak tersebut, serta upaya yang dilakukan mantan istri ketika haknya tidak dipenuhi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada delapan responden, wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Pontianak Kelas I-A, serta dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif dan induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pemenuhan hak-hak istri pasca cerai talak di Kecamatan Pontianak Barat belum terlaksana secara keseluruhan. Sebagian responden menerima nafkah iddah dan mut’ah, sedangkan sebagian lainnya tidak menerima hak tersebut meskipun telah dibebankan dalam putusan pengadilan. Selain itu, masih ditemukan nafkah terutang dan mahar terutang yang belum dipenuhi. Faktor yang memengaruhi tidak terpenuhinya hak tersebut terutama ketidakmampuan ekonomi serta kurangnya pemahaman atau kesadaran hukum mantan suami. Dalam menghadapi kondisi tersebut, sebagian mantan istri memilih penyelesaian secara kekeluargaan dengan mengikhlaskan hak yang belum terpenuhi agar proses perceraian dapat tetap berlangsung. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara penetapan hak dalam putusan pengadilan dan pelaksanaannya secara nyata. Kata Kunci: Cerai Talak, Hak-Hak Istri, Mantan Suami, Perlindungan Hukum]]>
Copyrights © 2026
