<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai bentuk kerentanan hukum yang terjadi pada pekerja harian lepas dalam industri perfilman di Kota Pontianak karena ketiadaan kontrak kerja tertulis, serta mengkaji terkait dengan perlindungan hukum yang tersedia berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif-empiris berdasarkan data primer berupa wawancara terhadap pekerja harian lepas tanpa kontrak kerja tertulis dalam industri perfilman di Kota Pontianak dan data sekunder berupa pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini menunjukkan bahwa ketiadaan kontrak kerja dalam hubungan kerja yang dilakukan dalam industri perfilman di Kota Pontianak menyebabkan timbulnya ketidakpastian hukum. Pola hubungan kerja yang fleksibel dan berbasis proyek dalam industri perfilman dalam praktiknya seringkali dibangun dengan berdasarkan kepercayaan personal, sehingga menimbulkan posisi rentan dan lemah bagi pekerja harian lepas apabila terjadi perselisihan. Adapun bentuk kerentanan hukum yang terjadi yakni, kerentanan jam kerja, kerentanan mekanisme pembayaran upah dan kerentanan terkait pembagian tugas dan rangkap pekerjaan. Apabila ditelaah secara normatif, ruang lingkup ketenagakerjaan telah menyediakan berbagai bentuk peraturan perundang-undangan sebagai bentuk perlindungan hukum, baik dari segi sistem pengupahan, durasi kerja dan upah lembur serta jaminan sosial ketenagakerjaan. Namun demikian, terdapat kesenjangan antara norma dan praktik di lapangan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja harian lepas tanpa kontrak kerja tertulis dalam industri perfilman di Kota Pontianak masih belum terlaksana secara efektif. Sehingga, diperlukan penguatan kesadaran hukum, profesionalitas hubungan kerja dan optimalisasi pengawasan ketenagakerjaan sehingga aturan hukum yang ada dapat berfungsi sebagai perlindungan dan keadilan. Kata Kunci: Perlindungan hukum;pekerja harian lepas;kontrak kerja;industri perfilman;hukum ketenagakerjaan. This study aims to analyze the various forms of legal vulnerability faced by casual daily workers in the film industry in Pontianak due to the absence of written employment contracts, as well as to examine the legal protections available under applicable laws and regulations. This study employs a normative-empirical legal research method based on primary data in the form of interviews with daily casual workers without written employment contracts in the film industry in Pontianak City and secondary data in the form of a review of applicable laws and regulations. This study shows that the absence of employment contracts in labor relations within the film industry in Pontianak City leads to legal uncertainty. In practice, the flexible, project-based nature of labor relations in the film industry is often built on personal trust, placing casual daily workers in a vulnerable and weak position in the event of a dispute. The forms of legal vulnerability that arise include vulnerability regarding working hours, vulnerability regarding wage payment mechanisms, and vulnerability related to task distribution and overlapping duties. When examined normatively, the labor sector has established various forms of legislation as legal protections, including provisions regarding the wage system, working hours, overtime pay, and social security for workers. However, there is a gap between legal norms and on-the-ground practices. This study concludes that legal protection for daily casual workers without written employment contracts in the film industry in Pontianak has not yet been effectively implemented. Therefore, it is necessary to strengthen legal awareness, professionalize labor relations, and optimize labor oversight so that existing legal regulations can function as a means of protection and justice. Keywords: Legal protection;daily casual workers;employment contracts;film industry;labor law]]>
Copyrights © 2026
