<![CDATA[Penelitian ini berjudul "Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Ketenteraman Umum." Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih sering terjadinya pelanggaran penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar sehingga menimbulkan kebisingan dan mengganggu ketenteraman masyarakat di Kota Pontianak. Meskipun telah dilakukan berbagai upaya penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pelanggaran tersebut masih terus terjadi sehingga diperlukan kajian mengenai pelaksanaan penegakan hukum, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta kendala yang dihadapi aparat dalam menegakkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, serta studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran penggunaan knalpot yang menimbulkan gangguan ketenteraman masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 20 Peraturan Daerah Kota Pontianak Nomor 19 Tahun 2021 telah dilaksanakan melalui upaya preventif berupa sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan, serta upaya represif berupa razia, penertiban, pemberian teguran, dan tindakan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun demikian, pelaksanaannya belum berjalan secara optimal karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain rendahnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan personel dan sarana prasarana, serta perlunya peningkatan koordinasi antarinstansi. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum, serta peningkatan sarana dan prasarana guna mewujudkan penegakan hukum yang lebih efektif sehingga tujuan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum dapat tercapai. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Peraturan Daerah, Satpol PP, Ketenteraman Umum, Knalpot Tidak Standar. This research is entitled "Law Enforcement Against Violations of Article 20 of Pontianak City Regional Regulation Number 19 of 2021 Concerning the Maintenance of Public Order." The study is motivated by the continued occurrence of violations involving the use of non-standard motorcycle exhausts, which generate excessive noise and disturb public order in Pontianak City. Although various law enforcement efforts have been undertaken by the Civil Service Police Unit (Satpol PP), such violations continue to occur. Therefore, this study aims to examine the implementation of law enforcement, the factors influencing its effectiveness, and the obstacles faced by law enforcement officers in enforcing Article 20 of Pontianak City Regional Regulation Number 19 of 2021. This study employed an empirical juridical research method with a descriptive qualitative approach. The data were collected through interviews, observations, documentation, and literature studies. The collected data were then analyzed qualitatively to provide a comprehensive description of the implementation of law enforcement against the use of non-standard motorcycle exhausts that disrupt public order. The findings indicate that the enforcement of Article 20 of Pontianak City Regional Regulation Number 19 of 2021 has been carried out through preventive measures, including public education, guidance, and supervision, as well as repressive measures, such as inspections, law enforcement operations, warnings, and other actions in accordance with the applicable regulations. However, the implementation has not yet been fully effective due to several factors, including low public legal awareness, limited personnel and supporting facilities, and the need for stronger coordination among relevant agencies. Therefore, increasing public legal awareness, strengthening inter-agency coordination, and improving supporting facilities and infrastructure are essential to enhance the effectiveness of law enforcement and achieve the objectives of maintaining public order and peace. Keywords: Law Enforcement, Regional Regulation, Civil Service Police Unit (Satpol PP), Public Order, Non-Standard Motorcycle Exhausts.]]>
Copyrights © 2026
