<![CDATA[Penelitian ini membahas analisis hukum mengenai kebijakan larangan penggunaan kantong plastik dalam kegiatan pedagang kaki lima (PKL) di kota Pontianak yang diberlakukan melalui Peraturan Wali Kota No. 06 Tahun 2019 serta Pemberitahuan Wali Kota No. 43 Tahun 2024, yang berlaku mulai 1 Januari 2025 Kebijakan ini dibuat sebagai respons terhadap jumlah limbah plastik besar yang dihasilkan Pontianak setiap hari (mencapai 441,88 ton) .Meskipun kebijakan ini bertujuan untuk melindungi lingkungan, sejauh ini berpotensi memunculkan dampak negatif secara ekonomi bagi PKL, misalnya bagi pedagang kecil yang mengandalkan kantong plastik murah untuk melayani konsumennya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan larangan kantong plastik terhadap PKL di Pontianak dari perspektif hukum ekonomi. Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian normatif empiris. Aspek normatif mengkaji aturan hukum tertulis, sedangkan aspek empiris melihat bagaimana aturan ini direalisasikan dan dampaknya di masyarakat, khususnya pada PKL. Data diperoleh melalui studi kepustakaan, wawancara, dan observasi, kemudian dianalisis secara kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi keselarasan kebijakan dengan Teori Perlindungan Hukum dan Asas Hukum (Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kemanfaatan). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kebijakan larangan penggunaan kantong plastik terhadap PKL di Kota Pontianak belum efektif. Kebijakan ini memiliki dampak positif berupa upaya pengurangan sampah plastik dan perlindungan lingkungan hidup. Akan tetapi di sisi lain, kebijakan ini menimbulkan dampak negatif bagi PKL seperti susahnya mencari kemasan alternatif lain karena harganya cenderung lebih mahal. Juga rendahnya pemahaman pedagang menunjukkan bahwa pelaksanaan kebijakan masih belum optimal Kata Kunci: Larangan Kantong Plastik, Pedagang Kaki Lima, Hukum Ekonomi, Perlindungan Lingkungan, Kebijakan Publik. This study discusses the legal analysis of the policy banning the use of plastic bags in street vendor (PKL) activities in Pontianak city, which is implemented through Mayor Regulation No. 06 of 2019 and Mayor Circular Letter No.43 of 2024, effective from January 1, 2025. This policy was created in response to the large amount of plastic waste generated by Pontianak every day (reaching 441.88 tons. Although this policy aims to protect the environment, it has so far had a negative economic impact on street vendors, for example, small traders who rely on cheap plastic bags to serve their customers. This study aims to analyze the impact of the plastic bag ban policy on street vendors in Pontianak from the perspective of economic law. The type of research used in this study is empirical normative research. The normative aspect examines written legal rules, while the empirical aspect looks at how these rules are implemented and their impact on society, particularly street vendors (PKL). Data were obtained through literature studies, interviews, and observation, and then analyzed qualitatively and descriptively to evaluate the alignment of policies with the Theory of Legal Protection and Legal Principles (Justice, Legal Certainty, and Benefit). The results of the study indicate that the implementation of the policy prohibiting the use of plastic bags for street vendors in Pontianak City has not been effective. This policy has positive impacts in the form of efforts to reduce plastic waste and protect the environment. However, on the other hand, the policy also creates negative impacts for street vendors, such as difficulties in finding alternative packaging because the prices tend to be more expensive. In addition, the low level of understanding among vendors indicates that the implementation of the policy is still not optimal Keywords: Plastic Bag Ban, Street Vendors, Environmental Protection, Public Policy.]]>
Copyrights © 2026
