<![CDATA[This research is entitled “Law Enforcement against Online Gambling Content through Social Media Reviewed from Article 27 Paragraph (2) of Law Number 1 of 2024 concerning Electronic Information and Transactions in Pontianak City.” This research aims to examine and analyze the implementation of law enforcement against the dissemination and promotion of online gambling through social media and the obstacles faced by law enforcement authorities. This research uses an empirical legal research method with a descriptive-analytical approach. Data were obtained through interviews with law enforcement officers and literature studies, and were analyzed qualitatively using Soerjono Soekanto’s law enforcement theory. The results show that law enforcement against the dissemination and promotion of online gambling in Pontianak City has been carried out through preventive and repressive measures, including cyber patrols, social media monitoring, public education, gambling website blocking, investigation, prosecution, and enforcement. However, its implementation has not been fully optimal. The main obstacles include the use of servers located abroad, false identities, anonymous accounts, difficulties in linking digital accounts to the identities of perpetrators, and the ease with which perpetrators can delete digital traces. In addition, enforcement still tends to prioritize gambling operators or organizers rather than promoters. Based on Soerjono Soekanto’s theory, the main problems do not lie in the absence of legal regulations or facilities and infrastructure, but rather in the anonymous and cross-border characteristics of cybercrime. Therefore, stronger cyber patrols, improved digital identification capabilities, inter-agency coordination, and consistent application of Article 27 Paragraph (2) in conjunction with Article 45 Paragraph (3) are required. Keywords: Law Enforcement, Online Gambling, Social Media, Electronic Information and Transactions Law, Pontianak City. Penelitian ini berjudul “Penegakan Hukum terhadap Muatan Perjudian Online melalui Media Sosial Ditinjau dari Pasal 27 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik di Kota Pontianak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan penegakan hukum terhadap penyebaran dan promosi perjudian online melalui media sosial serta hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara dengan aparat penegak hukum dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap penyebaran dan promosi perjudian online di Kota Pontianak telah dilaksanakan melalui upaya preventif dan represif, berupa patroli siber, pemantauan media sosial, sosialisasi, pemblokiran situs perjudian, penyelidikan, penyidikan, dan penindakan. Namun, pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal. Hambatan utama meliputi penggunaan server di luar negeri, identitas palsu, akun anonim, kesulitan menghubungkan akun digital dengan identitas pelaku, serta mudahnya pelaku menghapus jejak digital. Selain itu, penindakan masih lebih diprioritaskan terhadap bandar atau penyelenggara perjudian dibandingkan pelaku promosi. Berdasarkan teori Soerjono Soekanto, persoalan utama tidak terletak pada ketiadaan aturan maupun sarana dan prasarana, tetapi pada karakteristik kejahatan siber yang anonim dan lintas batas. Oleh karena itu, diperlukan penguatan patroli siber, kemampuan identifikasi digital, koordinasi lintas lembaga, dan penerapan Pasal 27 ayat (2) juncto Pasal 45 ayat (3) secara konsisten. Kata Kunci: Penegakan Hukum, Perjudian Online, Media Sosial, UU ITE, Kota Pontianak.]]>
Copyrights © 2026
