<![CDATA[Praktik sunat perempuan merupakan isu yang mempertemukan dimensi hukum Islam, tradisi keagamaan, kesehatan, dan perlindungan hak perempuan dan anak perempuan. Perbedaan konstruksi hukum di berbagai negara menunjukkan bahwa praktik tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh sumber normatif, tetapi juga oleh metode istinb??, otoritas mazhab, serta pertimbangan kemaslahatan dan risiko kesehatan. Penelitian ini bertujuan menganalisis dan membandingkan konstruksi hukum sunat perempuan yang dibentuk oleh otoritas keagamaan di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam, khususnya Majelis Ulama Indonesia (MUI), Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia (MKI), dan Jabatan Mufti Kerajaan (JMK) Brunei Darussalam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif-doktrinal dengan pendekatan comparative legal research. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap fatwa, keputusan lembaga keagamaan, dokumen hukum, artikel jurnal, buku, dan hasil penelitian yang relevan, kemudian dianalisis secara kualitatif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan konstruksi hukum di antara ketiga negara. MUI menempatkan sunat perempuan sebagai makrumah dengan penekanan pada pelaksanaan yang tidak menimbulkan ?arar, sedangkan MKI dan JMK menempatkannya dalam kerangka kewajiban berdasarkan dominasi mazhab Syafi‘i, dengan perhatian terhadap batasan dan risiko kesehatan. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa konstruksi hukum sunat perempuan merupakan hasil interaksi antara teks keagamaan, metodologi istinb??, otoritas mazhab, kemaslahatan, konteks sosial-budaya, dan pertimbangan kesehatan.]]>
Copyrights © 2023
