Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.696
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Al-Risalah : Jurnal Imu Syariah dan Hukum Al-Ahkam JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH) Al-Ihkam: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial El-Mashlahah AL-HUKAMA´ El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan Tebuireng: Journal of Islamic Studies and Society Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum Mazahib: Jurnal Pemikiran Hukum Islam Tepis Wiring : Jurnal Pengabdian Masyarakat Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam Al-Rasikh : Jurnal Hukum Islam International Journal of Law Dynamics Review Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Al-Hukama: The Indonesian Journal of Islamic Family Law JICL KARSA: Jurnal Sosial dan Budaya Keislaman (Journal of Social and Islamic Culture)
Fahruddin Ali Sabri
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Religion Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
ADOPSI (Sebuah Tawaran Hukum Islâm menuju Kebaikan Masa Depan Anak Terlantar) Fahruddin Ali Sabri Fahruddin Ali Sabri
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 6 No. 2 (2011)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v6i2.309

Abstract

Abstrak: Konsep pengangkatan anak dalam hukum Islâm tidak mengenal pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang ada hanya diperbolehkan untuk memelihara dengan tujuan memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian nafkah, pendidikan atau pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak kandung. Dalam konsep Islâm, pengangkatan seorang anak tidak boleh memutus nasab antara si anak dengan orang tua kandungnya. Pengangkatan anak berdasarkan hukum Islâm adalah pengangkatan anak yang bersumber pada al-Qur’ân dan sunnah serta hasil ijtihâd. Memelihara anak terlantar merupakan salah satu dari kewajiban Negara, pemerintah hendaknya menyarankan kepada warga yang mampu untuk mengadopsi anak terlantar, hal ini dilakukan untuk melindungi dan mengangkat harkat dan martabat anak terlantar.   Abstract : This article higlights the concept of child adoption from the perspective of Islâmic law. It finds that claiming foster child as biological child is forbidden in Islamic law, it only allows the adopters to treat them in terms of expressing affection, giving basic necessities of life and facilitating the  education. Islamic law also states that child adoption must not delink the lineage between the foster children with their biological parents. Islamic law based adoption  is a child adoption which is based on al-Qur’ân, Sunnah, and Ijtihâd that is applied in Indonesia and they are formulated in any products of Islamic laws. They might be in form fiqh, fatwâ (binding ruling in Islamic matters), decretal, and official legal regulations, including Islamic Laws Compilation. Raising waif is also a country obligation, the government must recommend the wealthy citizens to adopt the waif to protect and to promote their prestige and dignity. Kata-kata Kunci: Adopsi, sadd al-dzarî’ah, dan anak terlantar
WAKAF UANG (Sebuah Alternatif dalam Upaya Menyejahterakan Masyarakat) Fahruddin Ali Sabri
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 8 No. 1 (2013)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v8i1.339

Abstract

Kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia merupakanpersoalan krusial yang kronis dan sulit untuk dipecahkan.Kemiskinan dan kesenjangan sosial cukup mengemuka disebuah negara yang kaya dengan sumber daya alam yangmelimpah. Lebih buruk lagi, negara yang diklaim miskin danberpenduduk terbesar kelima dunia, ternyata dihuni mayoritasumat Muslim. Salah satu solusi alternatif dalam mengatasipersoalan kemiskinan dan kesenjangan sosial adalah denganmengembangkan wakaf. Wakaf merupakan salah satu lembagahukum yang berasal dari hukum Islam. Wakaf dilakukan olehumat Muslim dalam rangka melaksanakan ibadah untukAllah. Pelaksanaan wakaf harus memenuhi rukun dansyaratnya wakaf. Rukun wakaf ada empat yaitu adanya wakîf,harta yang akan diwakafkan, tempat di mana benda akandiwakafkan dan akad. Benda wakaf berdasarkan hukum Islammeliputi semua harta yang dimiliki oleh wakîf. Salah satu darimacam wakaf yang beberapa tahun belakangan ini dikenaloleh umat Muslim adalah wakaf uang. Wakaf uang akan dapatmenjadi instrument ekonomi penting untuk menyelesaikanpersoalan kemiskinan dan kesenjangan, sehingga masyarakatakan sejahtera.
KONSEP RAF’ AL-HARAJ DALAM PERSPEKTIF USHUL FIQIH Fahruddin Ali Sabri
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 9 No. 1 (2014)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v9i1.356

Abstract

Salah satu dari prinsip umum dalam hukum Islam adalah raf’ al-haraj (menghilangkan kesulitan) yang mana kaidah ini manshush maupun yang merupakan hasil kesimpulan para pakar fiqih dan mujtahid. Keberadaan prinsip raf'u al-haraj mulai dari urusan aqidah sampai kepada urusan paling kecil dalam hal ibadah dan mu'amalah dalam bentuk yang memiliki kesesuaian dengan fitrah kemanusiaan dan kondisi psikologis seseorang. Karakteristik raf’ al-haraj dalam hukum Islam adalah adanya keterbukaan dalam berinteraksi sekaligus moderat. Ia berada di antara sikap menyulitkan dan sikap menggampangkan. Sifat ini merujuk pada makna lurus, adil, dan tengah-tengah. Tetapi tidak jarang kaidah ini dipakai sebagai justifikasi untuk menghalalkan sesuatu yang haram. Raf’ al-haraj keberadaannya berbeda dengan kaidah al-hîlah al-muharramah.
PENETAPAN `ILLAT AL-HUKM MELALUI AL-MANÂTH DALAM QIYÂS Fahruddin Ali Sabri
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 10 No. 1 (2015)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v10i1.587

Abstract

One method of legal istinbâth agreed upon by the ushul fiqh scholars is al-qiyâs. In al-qiyâs was appeared some serious problems dealing with the search for al-'illat. Al-'illat as one of the obligation of al-qiyâs occupies the most important position, so that the method of al-qiyâs can be applied in the future correctly, and will give legal decision correctly. In searching for al-'illat, the ushul fiqh scholars use logic of linguistic typically in the search for truth, the other hand they also must be able to impulse, imagination, and creativity in decide on a case, and they are no longer so glued rigidly to the al-qath'iyyah al-dalâlah. One way to look for al-'illat is al-manâth, which divided into three parts, namely tanqîh al-manâth, tahqîq al-manâth, and takhrîj al-manâth. Searching for the truth of qiyâs method stresses on logical translation that sometimes mix with intuition, imagination and creativity. Therefore, qiyâs can go down to the law problems related to the people’s attitude deeper. While al-manath is one of the methods to look for al-illat where the ulama ushul fiqh draw their intuition, imagination, and creations to solve some problems, and they are not too stiff to qath’î theoremsCopyright (c) 2015 by Al-Ihkam. All right reserved DOI : 10.19105/al-ihkam.v10i1.587 
Membangun Fiqih Toleransi: Refleksi Fatwa-Fatwa Terhadap “Aliran Sesat” di Indonesia Fahruddin Ali Sabri
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 13 No. 1 (2018)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v13i1.1612

Abstract

Sebagai negara yang terdiri dari berbagai ras, suku, bahasa, budaya dan agama, seharusnya Indonesia mampu mengayomi perbedaan-perbedaan yang terjadi. Hal ini telah dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 29 ayat 2. Islam seharusnya mampu teraktualisasi dalam kehidupan nyata ketika berhadapan dengan sebuah realitas historis, sosiologis dan budaya masyarakat. Fenomena aliran yang dianggap sesat ini selalu mendapatkan perhatian serius dari Majelis Ulama Indonesia dan Nahdlatul Ulama. Fatwa terhadap “aliran sesat” ini bersifat sebagai nasihat dan tidak mengikat. Pelabelan ini sebenarnya dapat menyebabkan terjadinya ketidaknyamanan dan disharmonis antar kelompok masyarakat. Fatwa MUI dan NU ini bukan menyelesaikan permasalahan bahkan dapat menjadikan perpecahan antar kelompok sosial masyarakat, permusuhan dna pertikaian yang merugikan kerukunan nasional. Seharusnya mereka tidak berfatwa menurut hukum normatif yang semata-mata hanya menggunakan pendekatan teologis sehingga lebih bersifat judgmental, hendaknya melihat pada kondisi sosial dan psikologi masyarakat. MUI dan NU hendaknya mengeluarkan fatwa yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan sehingga dapat menciptakan keharmonisan dalam berbangsa dan bernegara, terwujud dengan sikap saling toleransi, menghormati dan menghargai terhadap keyakinan-keyakinan yang ada. (As a country consisting of a variety of race, language, culture and religion, Indonesia is supposed to maintain and take care of the existing differences. This is legally protected by 1945 Constitution Article 29 Verse 2. However, the phenomenon of some sects considered as deviant shows otherwise. Those sects always get much attention from both Indonesian Council of Ulama’ (MUI) and Nahdlatul Ulama’ which issue some fatwas later on. Those fatwas are actually advisory instead of compulsory. However, the labeling as deviant possibly causes disharmony and disintegration among society. Therefore, those fatwas do not solve the problems. In fact, they would trigger any friction among social groups and lead into any disadvantageous fights which could threaten the national harmony.The process of fatwa making should not be based on the normative laws which solely use and consider theological approach and result the judgmental product of fatwa. Instead, the social and psychological condition of society needs to take into account. MUI and NU need to issue fatwas which consider and put forward the appreciation on the humanistic values to build national harmony with tolerance and mutual respect on every existing belief).
Resistance Strategies of Madurese Moslem Women against Domestic Violence in Rural Society Fahruddin Ali Sabri; Arif Wahyudi; Fatekhul Mujib
AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial Vol. 15 No. 1 (2020)
Publisher : Faculty of Sharia IAIN Madura collaboration with The Islamic Law Researcher Association (APHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/al-lhkam.v15i1.3083

Abstract

Although regarded as weak, helpless and vulnerable for violence, some rural Madurese women are no longer silent and passive in coping with domestic violence they experience. This study aims to identify the survivors’ experiences and choices they made as resistance strategies to reduce or end the violence. The focus was on whether the choices fit with sharia teaching. The study uses empirical legal research and anthropological theory of law and fiqh approach to analyze data. It finds that women who try to take a dispute resolution process show their active attitude and courage to voice injustice, discomfort or disagreement in their domestic life. Some of their strategies fit with shariah teaching while others do not so. However anthropologically, their choice to stop the violence is for the sake of maintaining their marital relation. In the legal sub-culture, they have well considered potential profits and losses as well as the needs or interests they want to get.
PEMENUHAN HAK ISTRI ATAS HARTA GONO GINI DI PENGADILAN AGAMA PAMEKASAN Umi Supratiningsih; Latief Mahmud; Fahruddin Ali Sabri
JURNAL SOSIAL HUMANIORA (JSH) Vol 5, No 2 (2012)
Publisher : Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (585.006 KB) | DOI: 10.12962/j24433527.v5i2.614

Abstract

Upaya-upaya yang dilakukan istri dalam memperjuangkan hak atas harta  gonogini di Pengadilan Agama Pamekasan dilakukan melalui (a) melalui pengajuanGugatan gono gini secara tersendiri pasca perceraian. (b) gugatan gono ginidiajukan secara bersamaan dengan gugatan cerai (dikomulatifkan), dan (c) gugatangono gini diajukan oleh istri pada saat jawaban atau duplik dalam bentuk gugatanbalik (rekonvensi), yang diawali dengan pengajuan permohonan talak oleh suami.Hakim dalam memutuskan pemenuhan hak atas harta gono gini bagi istri diPengadilan Agama Pamekasan dan pemenuhan asas keadilan, melalui (a)pembuktian, sesuai dengan hukum acara, alat bukti meliputi pengakuan, kesaksian,dokumen, sumpah, dan persangkaan. Mengenai hartagono gini berupa bidang tanahdan/atau bangunan yang dipergunakan dalam pembuktian meliputi bukti tertulisyang terdiri dari bukti kepemilikan bidang tanah dan bangunan berupa sertipikathak atas tanah atau letter C yang selanjutnya didukung dengan keterangan saksi,selain itu ada bukti pengakuan maksudnya pengakuan dari pihak-pihak bahwaobyek tersebut merupakan harta gono gini, selain itu harus dibuktikan pula bahwaharta gono gini tersebut ada atau tidaknya percampuran dengan harta bawaan. (b)dasar pertimbangan hukum yang dipergunakan hakim yaitu pasal 85 KHI dan UUNo. 1 tahun 1974. (c) dalam pemenuhan rasa keadilan dalam putusannya hakimmembagi secara innatura kalau tidak bisa, maka dilakukan secara lelang. Begitupula tidak selalu pembagian itu separo-separo tetapi tergantung kasuitisnya dalamrangka memenuhi rasa keadilan, maka dapat dikompensasi contohnya istri sakit,maka biaya perawatan istri diambilkan dari harta gono gini (pasal 34 UU No. 1tahun 1974 Jo. Pasal 80 ayat (4) huruf b KHI dan surat An Nisa 34. (d) secara lexspecialis keislaman dasar hukum yang dipergunakan hakim adalah KHI, bila belumcukup, maka dipergunakan HIR secara lex generalis. Permohonan eksekusi di PAPamekasan hanya berkisar 0,2 (nol, dua) prosen. Selebihnya istri tidak mengajukaneksekusi walaupun sudah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkrach),mereka lebih memilih membiarkan demikian tanpa ada eksekusi akan tetapi adajuga yang membagi harta gono gini secara kekeluargaan atau harta gono ginidiserahkan pada anak-anaknya.
Choosing Friends to Help a Victim of Domestic Violence in Surabaya Fahruddin Ali Sabri
AL-HUKAMA: The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 13 No. 1 (2023): June
Publisher : State Islamic University (UIN) of Sunan Ampel

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2023.13.1.27-49

Abstract

State actors and non-State actors have an important role and contribution to solving acts of domestic violence. These actors are given space through Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence. Legal protection and human rights are the main points for victims of domestic violence in protecting their dignity and dignity as human beings. Victims of domestic violence have the option to resolve it through both State and non-State actors, they seem comfortable with their choice of friends in resolving these acts of domestic violence. This article uses ethnographic methodology by observing the behavior, knowledge, beliefs, network of friends, and culture of the selection process for solving domestic violence in the city of Surabaya. This article is derived from data collected through documentation, semi-participant observation, and interactive dialogue. Friends as an institution where to complain, and seek resolution has been chosen by victims of domestic violence. They consider that friends play an important role as a preliminary institution rather than other actors such as nuclear relatives, police and courts who are State and other non-State actors.
MAFHÛM MUKHÂLAFAH DALAM SURAT AL-NISÂ’ Fahruddin Ali Sabri
NUANSA: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam Vol. 11 No. 2 (2014)
Publisher : Research Institute and Community Engagement of IAIN MADURA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/nuansa.v11i2.535

Abstract

Dalam pandangan ulama ushul fiqih aliran Syâfi’iyyah, dilâlah terbagi menjadi dua macam, yaitu dilâlah manthûq dan dilâlah mafhûm. Dilâlah manthûq adalah petunjuk hukum yang terdapat dalam susunan lafazhnya dan dalam ucapan lafazhnya. Sedangkan dilâlah mafhûm  adalah petunjuk hukum yang terdapat dalam susunan lafazhnya tetapi tidak disebutkan dalam ucapan lafazhnya. Secara garis besar, dilâlah manthûq terbagi menjadi dua yaitu manthûq sharîh dan manthûq gairu sharîh. Sedangkan dilâlah mafhûm  juga dapat dibedakan menjadi dua yaitu mafhûm muwâfaqah dan mafhûm  mukhâlafah. Penelitian ini difokuskan pada kedudukan mafhûm  mukhâlafah dalam surat al-nisa’, apakah ada ayat dalam surat al-Nisa' ini yang mengandung mafhûm mukhâlafah? Jika ada, apakah mafhûm mukhâlafah dalam ayat tersebut dapat digunakan sebagai dalil dan dapat diambil hukumnya?
The Reality of Violence Against Wives: Dynamics of Social Settlement and Support in Lamongan, East Java Sabri, Fahruddin Ali; Rohmah, Linda Farihatur; Ghufron, Muhammad; Hadi, Mukhammad Nur; Musafa'ah, Suqiyah; Nadhifah, Nurul Asiya
Mazahib Vol 23 No 1 (2024): VOLUME 23, ISSUE 1, 2024
Publisher : Fakultas Syariah UINSI Samarinda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21093/mj.v23i1.7512

Abstract

As a hidden crime, violence against wives is considered a disgrace to be discussed in public, especially reported to state and non-state actors. At first, victims feel able to resolve violence without outside intervention from outside their household, but repetition after repetition of violence requires them to choose what kind of resolution is right for them. This choice should be made after they have the support of individuals in their social environment. This study aims to explore the knowledge and experience of victims of violence against wives in choosing one among legal norms favorable to them. This study uses a critical realist approach by collecting qualitative data with dialogue techniques and observations of three women who were victims and six people who provided support to victims. We conclude that victims experience a dynamic psychological state, where initially, they always try to maintain the integrity of their household. The dominance of men and the subordination of women as a reality of cultural norms are essential factors in choosing ways of resolving conflicts at the community level, and we consider that the community has succeeded in providing social support to victims so that victims feel they get help and defense. However, we hope that this social support can be carried out through structured, systematic, and massive protection of victims of violence from State and non-state actors while considering the cultural norms of the community and supporting the identification of violence.
Co-Authors Ahmad Fizal Fakhri Arif Wahyudi Arif Wahyudi Diah Nur Novitasari Eka Safitri Eko Ariwidodo Fatekhul Mujib Imron Rosyadi Izzatul Ulya Khazin, A. Mufti Latief Mahmud M. Zuhruf Firdaus Masum, Ahmad Mila Diana Sari, Mila Diana Mohammad Isfironi Muhammad Ghufron Mukhammad Nur Hadi Ningsih, Erlin Indaya Nurul Asiya Nadhifah Rahma Dewi Anggreini Ramadheni, Shaka Danendra Rifky Ananta K Rohmah, Linda Farihatur Rosyadi, Imron Satria Kamal Akhmad Shofi, Muhammad Aminuddin Sulthon, M Suqiyah Musafaah SYAMSURI Syatta, Indy Mafiiqo Umi Chaidaroh Umi Supratiningsih Walida Asitasari Waliyuddin Yusuf