<![CDATA[Penelitian ini mengkaji urgensi pembentukan peradilan ad hoc khusus pemilu sebagai upaya rekonstruksi sistem penegakan pidana pemilu di Indonesia. Pemilu merupakan instrumen utama pelaksanaan kedaulatan rakyat yang memiliki dimensi konstitusional, sehingga pelanggaran pemilu mengancam integritas demokrasi dan legitimasi pemerintahan. Penanganan tindak pidana pemilu saat ini masih berada dalam rezim peradilan umum dan melibatkan berbagai lembaga melalui Sentra Gakkumdu. Hal ini sering memunculkan fragmentasi kewenangan, perbedaan penafsiran hukum, serta tidak adaptif terhadap batas waktu tahapan pemilu yang singkat. Penelitian ini menemukan bahwa karakteristik khusus tindak pidana pemilu menuntut standardisasi pembuktian yang spesifik dan berorientasi pada keadilan elektoral (electoral justice). Oleh karena itu, pembentukan peradilan ad hoc khusus pemilu yang diisi oleh hakim dengan kompetensi kepemiluan sangat diperlukan. Keberadaan peradilan khusus ini bertujuan untuk memotong rantai birokrasi penegakan hukum, menyatukan persepsi hukum, dan menjamin putusan yang cepat, berkepastian, serta adil demi menjaga kemurnian kedaulatan rakyat.]]>
Copyrights © 2026
