<![CDATA[Perkembangan teknologi digital, globalisasi, krisis kesehatan, dan transformasi budaya telah melahirkan berbagai persoalan hukum baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam formulasi fikih klasik. Dalam situasi tersebut, lembaga fatwa dituntut untuk menghadirkan respons hukum yang adaptif agar hukum Islam tetap relevan tanpa mengubah prinsip-prinsip syariah yang bersifat tetap. Penelitian ini bertujuan menganalisis konsep kaidah fikih Lā Yunkaru Taghayyur al-Aḥkām bi Taghayyur al-Azmān wa al-Aḥwāl, mengidentifikasi perubahan sosial yang memengaruhi formulasi fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), serta mengkaji implementasinya dalam fatwa-fatwa kontemporer. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual, usul fikih, dan pendekatan fatwa melalui studi kepustakaan terhadap literatur hukum Islam dan fatwa MUI periode 2020–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kaidah tersebut menjadi landasan metodologis dalam pengembangan fatwa MUI untuk merespons berbagai fenomena kontemporer, seperti pandemi Covid-19, vaksinasi, pinjaman online, dan praktik uang panai' dalam masyarakat Bugis-Makassar. Implementasi kaidah tersebut menunjukkan bahwa perubahan fatwa terjadi pada aspek ijtihadi yang dipengaruhi oleh perubahan kondisi sosial, sementara prinsip-prinsip dasar syariah tetap dipertahankan. Dari perspektif maqāṣid al-syarī‘ah, fatwa-fatwa tersebut berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, harta, dan kemaslahatan masyarakat.]]>
Copyrights © 2026
