Mengkaji lebih jauh lagi mengenai penolakan pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional dengan berlandaskan unsur itikad tidak baik (bad faith) dari pihak yang mengajukan eksekusi, namun tidak menjadi pertimbangan dalam Putusan. Fokus utama penelitian adalah mengkaji bagaimana seharusnya Pengadilan mempertimbangkan aspek itikad baik dalam proses perjanjian dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, serta dampak yuridis apabila pertimbangan tersebut diabaikan. Dalam penelitian Normatif ini, digunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Sumber data yang digunakan meliputi peraturan perundang-undangan nasional dan internasional yang relevan, putusan pengadilan, serta literatur hukum yang membahas prinsip-prinsip arbitrase dan itikad baik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip itikad baik merupakan asas fundamental dalam hukum perdata dan juga dalam pelaksanaan putusan arbitrase internasional sebagaimana diatur dalam Konvensi New York 1958. Pengadilan memiliki peran penting dalam menilai apakah permohonan pelaksanaan dilakukan dengan itikad baik atau justru sebaliknya digunakan sebagai instrumen untuk tujuan yang tidak sah dari aspek yuridisnya. Namun, dalam praktiknya, alasan itikad tidak baik sering kali tidak diangkat atau tidak dipertimbangkan secara memadai oleh pengadilan, sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan mekanisme pengujian itikad baik dalam permohonan pelaksanaan putusan arbitrase internasional guna menjaga integritas sistem peradilan dan prinsip keadilan.
Copyrights © 2026