<![CDATA[Penelitian ini mengkaji konsep, implementasi regulasi, serta perspektif Hukum Tata Negara Islam mengenai hak sipil dan administrasi kependudukan bagi pelaku transgender di Indonesia. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah adanya kesenjangan antara jaminan konstitusional yang bersifat universal dengan praktik birokrasi kependudukan di lapangan. Ketiadaan dokumen identitas resmi seperti KTP-el dan Kartu Keluarga akibat hambatan administratif dan stigma sosial berisiko memicu kondisi kematian perdata (civil death), di mana individu kehilangan akses terhadap pelayanan publik dan hak-hak dasarnya. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan yuridis-formal dan normatif-syar'i. Data primer bersumber dari peraturan perundang-undangan serta sumber hukum Islam (Al-Qur'an dan Hadis), sedangkan data sekunder mencakup buku ilmiah dan artikel jurnal. Pengumpulan data dilakukan melalui tahapan identifikasi, reduksi, dan penyuntingan data (editing), yang kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis konten (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama yaitu, pertama Hak sipil dan administrasi kependudukan bagi pelaku transgender merupakan hak konstitusional dan fundamental yang melekat pada setiap warga negara tanpa diskriminasi sebagai prasyarat pemenuhan hak-hak publik lainnya. Kedua, Implementasi administrasi kependudukan telah diupayakan melalui pelayanan proaktif (stelsel aktif) dan penggunaan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) bagi penduduk rentan, namun pelaksanaannya di lapangan masih terhambat oleh kekakuan birokrasi, ketiadaan prosedur standar yang seragam, serta stigma sosial. Ketiga, Dalam perspektif Hukum Tata Negara Islam, pemenuhan hak sipil ini sejalan dengan prinsip Siyasah Syar'iyyah yang mengedepankan kemaslahatan umum (maslahah 'ammah), keadilan (al-'adalah), dan kemuliaan manusia (karamah insaniyyah) sebagaimana tercermin dalam kaidah fikih tasharruf al-imam 'ala al-ra'iyyah manuthun bi al-maslahah dan al-masyaqqah tajlibut taysir. Implikasi penelitian ini menekankan kewajiban birokrasi negara untuk mengedepankan prinsip keadilan (al-’adalah) dan fungsi bimbingan (tarbiyah). Secara praktis dan kebijakan, penelitian ini mendorong penguatan dan standarisasi penerapan instrumen SPTJM berdasarkan Pasal 4 Permendagri Nomor 9 Tahun 2016 secara nasional sebagai solusi yuridis bagi penduduk rentan, optimalisasi pelayanan model "jemput bola", serta perlunya kepastian prosedur peradilan guna melindungi martabat kemanusiaan (karamah insaniyyah) dan mencegah terjadinya civil death bagi kelompok marginal.]]>
Copyrights © 2026
