Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT mengenai Pencabutan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) melalui sistem Online Single Submission (OSS), ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum utama berupa peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan, perizinan berusaha, AUPB, serta Putusan PTUN Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan perizinan melalui OSS tetap merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang harus memenuhi prinsip legalitas dan AUPB. Pertimbangan hakim menegaskan pentingnya kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, serta penggunaan kewenangan secara tepat dalam pencabutan perizinan. Putusan yang membatalkan pencabutan PKKPRL dan memerintahkan pemulihan melalui OSS menunjukkan fungsi PTUN sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan pemerintah sekaligus sarana perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Putusan ini juga menegaskan bahwa digitalisasi administrasi tidak mengurangi kewajiban pemerintah untuk bertindak berdasarkan hukum dan AUPB.
Copyrights © 2026