Askolani Jasi
Universitas IBA

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Dinamika Penafsiran Konstitusi terhadap Presidential Threshold: Studi Komparatif Ratio Decidendi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Nomor 62/PUU-XXII/2024 Dodi Irama; Askolani Jasi
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i2.650

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika penafsiran konstitusi terhadap presidential threshold melalui studi komparatif ratio decidendi Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 53/PUU-XV/2017 dan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Putusan Nomor 53/PUUXV/2017 menempatkan presidential threshold sebagai bagian dari open legal policy pembentuk undang-undang, sedangkan Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menunjukkan pergeseran penafsiran dengan menyatakan bahwa keberadaan presidential threshold, berapa pun persentasenya, bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945. Pergeseran tersebut memperlihatkan perubahan orientasi dari penekanan terhadap kewenangan pembentuk undang-undang dan stabilitas pemerintahan menuju perlindungan hak politik, kedaulatan rakyat, kesetaraan, rasionalitas, dan keterwakilan. Implikasinya, Pasal 222 UU Pemilu tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat dan diperlukan rekonstruksi mekanisme pencalonan Presiden dan Wakil Presiden yang menjamin kesetaraan partai politik serta tetap menjaga efektivitas sistem presidensial tanpa menghidupkan kembali presidential threshold dalam bentuk lain.
Penerapan AUPB dalam Pencabutan PKKPRL melalui OSS: Analisis Putusan PTUN Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT Askolani Jasi; Dodi Irama
IURIS NOTITIA : JURNAL ILMU HUKUM Vol. 4 No. 2 (2026): Oktober 2026
Publisher : Ninety Media Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69916/iuris.v4i2.651

Abstract

Penelitian ini bertujuan menganalisis pertimbangan hukum (ratio decidendi) hakim dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT mengenai Pencabutan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) melalui sistem Online Single Submission (OSS), ditinjau dari Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dan perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum utama berupa peraturan perundang-undangan terkait administrasi pemerintahan, perizinan berusaha, AUPB, serta Putusan PTUN Jakarta Nomor 342/G/2025/PTUN.JKT. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencabutan perizinan melalui OSS tetap merupakan tindakan administrasi pemerintahan yang harus memenuhi prinsip legalitas dan AUPB. Pertimbangan hakim menegaskan pentingnya kepastian hukum, kecermatan, keterbukaan, serta penggunaan kewenangan secara tepat dalam pencabutan perizinan. Putusan yang membatalkan pencabutan PKKPRL dan memerintahkan pemulihan melalui OSS menunjukkan fungsi PTUN sebagai instrumen pengawasan terhadap tindakan pemerintah sekaligus sarana perlindungan hukum bagi pelaku usaha. Putusan ini juga menegaskan bahwa digitalisasi administrasi tidak mengurangi kewajiban pemerintah untuk bertindak berdasarkan hukum dan AUPB.