Siyasah : Jurnal Hukum Tata Negara
Vol. 6 No. 1 (2026): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara

Paradoks Efisiensi Anggaran dalam Negara Desentralisasi: Re-sentralisasi Fiskal dan Implikasinya terhadap Otonomi Daerah di Era Pemerintahan Prabowo

Linda Permata (Universitas Gadjah Mada)
Putri Wahyu Widayanti (Universitas Gadjah Mada)
Arif Akbar Kurnia (Universitas Gadjah Mada)
Arintika Noriyah (Universitas Gadjah Mada)
Naufal Fadhel (Universitas Gadjah Mada)



Article Info

Publish Date
30 Jun 2026

Abstract

Efisiensi anggaran merupakan kebijakan problematis yang dirasakan oleh masyarakat, dikarenakan terjadi ketimpangan penggunaan anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Inilah sebabnya ada pergeseran Desentralisasi menuju Re-sentralisasi fiscal, sebab pemerintah daerah di fokuskan untuk menjalani program strategis nasional tanpa disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Berkenaan dengan hal tersebut penelitian ini menjadi kajian penting karena menganalisis kebijakan efisiensi anggaran di era pemerintahan prabowo sebagai bentuk sentralisasi fiskal dalam sistem desentralisasi indonesia serta implikasi kebijakan efisiensi anggaran terhadap pelaksanaan otonomi daerah dalam perspektif money follows function dan vertical fiscal imbalance. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang dikaji melalui pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah presiden prabowo subianto bertentangan dengan prinsip desentralisasi fiskal karena memperkuat pengendalian anggaran oleh pemerintah pusat meskipun dilakukan sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan. Berdasarkan konsep regulatory centralism dapat diketahui bahwa kebijakan nasional dalam bentuk RPJMN merupakan sarana pemerintah pusat menjalankan sentralisasi kebijakan yang berdampak kepada daerah, khususnya di bidang fiskal.  Implikasi besar dari kebijakan efisiensi anggaran dalam Prinsip Money Follow Function menyatakan bahwa setiap fungsi yang dijalankan harus diikuti oleh keuangan yang stabil agar mampu menjalankan fungsi pelayanan publik secara optimal. Akan tetapi realitanya saat ini, efisiensi anggaran justru menjadi mimpi buruk karena PHK masal yang dilakukan oleh beberapa daerah, justru melemahkan fungsi pelayanan publik. Kondisi ini memperkuat vertical fiscal imbalance yaitu ketidakseimbangan antara tanggung jawab belanja daerah yang besar dengan keterbatasan sumber pendapatan daerah, sehingga pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal dalam mempertahankan kualitas pelayanan publik

Copyrights © 2026






Journal Info

Abbrev

siyasah

Publisher

Subject

Religion Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Description

The Journal of Constitunional Law Siyasah provides a means for ongoing discussion of relevant issues that fall within the focus and scope of the journal, which can be examined empirically. The journal publishes research articles covering aspects of Islamic Constitutional Law, constitutional Law, ...