Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

Mewujudkan Pemilu Netral Karbon 2045: Kerangka Green Electoral Justice dalam Reformasi Hukum Pemilu Indonesia Putri Wahyu Widayanti; Muhammad Rofiud Muta’al
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 10, No 2 (2026): Mei 2026
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v10i2.2026.1347-1365

Abstract

Pemilu sebagai pilar demokrasi di Indonesia belum sepenuhnya dirancang dengan mempertimbangkan dampak ekologis. Ketergantungan pada logistik berbasis kertas, distribusi fisik berskala nasional, serta aktivitas kampanye yang cenderung konsumtif menghasilkan limbah dalam jumlah besar hal ini mencerminkan bahwa integrasi prinsip ekologis dalam kerangka hukum dan tata kelola pemilu belum sistematis. Artikel ini akan mengembangkan pendekatan konseptual Green Electoral Justice  yaitu dengan integrasi prinsip keadilan ekologis dalam sistem hukum pemilu, serta pengembangan agenda Pemilu Netral Karbon 2045 sebagai arah transformatif sebagai upaya untuk menyelaraskan prinsip keadilan ekologis dalam sistem hukum pemilu, melalui pendekatan yuridis. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif yang diperkaya dengan analisis kebijakan, melalui kajian peraturan perundang-undangan, instrumen hukum internasional, serta literatur akademik untuk membangun kerangka konseptual Green Electoral Justice (GEJ), artikel ini  menelaah kekosongan norma dalam peraturan pemilu dan merumuskan kebijakan menuju pemilu Netral Karbon 2045. Gagasan utama yang ditawarkan mencakup: (1) penyusunan Green Electoral Guidelines oleh KPU dan Bawaslu; (2) revisi regulasi pemilu yang berpihak pada keberlanjutan; (3) perumusan Guideline penerapan kerangka Green Electoral Justice (GEJ). Artikel ini diharapkan dapat berkontribusimembangun sistem pemilu yang tidak hanya demokratis dan adil, tetapi juga inklusif, ekologis, dan selaras dengan agenda pembangunan berkelanjutan. 
Paradoks Efisiensi Anggaran dalam Negara Desentralisasi: Re-sentralisasi Fiskal dan Implikasinya terhadap Otonomi Daerah di Era Pemerintahan Prabowo Linda Permata; Putri Wahyu Widayanti; Arif Akbar Kurnia; Arintika Noriyah; Naufal Fadhel
Siyasah Vol. 6 No. 1 (2026): Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara
Publisher : UIN Jurai Siwo Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32332/wjad4611

Abstract

Efisiensi anggaran merupakan kebijakan problematis yang dirasakan oleh masyarakat, dikarenakan terjadi ketimpangan penggunaan anggaran dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Inilah sebabnya ada pergeseran Desentralisasi menuju Re-sentralisasi fiscal, sebab pemerintah daerah di fokuskan untuk menjalani program strategis nasional tanpa disesuaikan dengan kebutuhan daerah. Berkenaan dengan hal tersebut penelitian ini menjadi kajian penting karena menganalisis kebijakan efisiensi anggaran di era pemerintahan prabowo sebagai bentuk sentralisasi fiskal dalam sistem desentralisasi indonesia serta implikasi kebijakan efisiensi anggaran terhadap pelaksanaan otonomi daerah dalam perspektif money follows function dan vertical fiscal imbalance. Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif yang dikaji melalui pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah presiden prabowo subianto bertentangan dengan prinsip desentralisasi fiskal karena memperkuat pengendalian anggaran oleh pemerintah pusat meskipun dilakukan sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan. Berdasarkan konsep regulatory centralism dapat diketahui bahwa kebijakan nasional dalam bentuk RPJMN merupakan sarana pemerintah pusat menjalankan sentralisasi kebijakan yang berdampak kepada daerah, khususnya di bidang fiskal.  Implikasi besar dari kebijakan efisiensi anggaran dalam Prinsip Money Follow Function menyatakan bahwa setiap fungsi yang dijalankan harus diikuti oleh keuangan yang stabil agar mampu menjalankan fungsi pelayanan publik secara optimal. Akan tetapi realitanya saat ini, efisiensi anggaran justru menjadi mimpi buruk karena PHK masal yang dilakukan oleh beberapa daerah, justru melemahkan fungsi pelayanan publik. Kondisi ini memperkuat vertical fiscal imbalance yaitu ketidakseimbangan antara tanggung jawab belanja daerah yang besar dengan keterbatasan sumber pendapatan daerah, sehingga pemerintah daerah menghadapi tekanan fiskal dalam mempertahankan kualitas pelayanan publik