Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 mengubah konstelasi ketatanegaraan terkhusus dalam bidang hukum pemilu. Putusan tersebut memutus pengujian norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan menyatakan pasal a quo inkonstitusional. Putusan tersebut merupakan suatu langkah baru yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi setelah 34 kali dilakukan pengujian. Sehingga, peneliti disini akan membedah konstruksi, alasan dan implikasi putusan tersebut dalam hukum kepemiluan di Indonesia. Dalam penelitian, peneliti menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan kasus serta teknik penelusuran bahan hukum primer dan sekunder dengan studi kepustakaan. Melalui teknik penafsiran sistematis, peneliti menemukan pertama, bahwa Mahkamah telah membentuk garis demarkasi dan menetapkan bahwa presidential threshold merupakan norma bernilai kebijakan hukum terbuka. Kedua, bahwa garis demarkasi tersebut ternyata telah dilanggar oleh norma a quo baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis. Terakhir, bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 menjadi dasar lahirnya putusan-putusan lain dalam hukum kepemiluan seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 135/PUU-XXII/2024 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 104/PUU-XXIII/2025
Copyrights © 2026