Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Vol. 8 No. 2 (2026): Jurnal Manajemen Publik dan kebijakan Publik (JMPKP)-INPROSES

Analisis Kebijakan Penguatan Tata Ruang Kota Batu Perspektif RTH dan Risiko Bencana

Octa Dwi Sofian (Sekolah Tingg Ilmu Administrasi)



Article Info

Publish Date
19 Sep 2026

Abstract

Penelitian ini menganalisis hubungan antara ruang terbuka hijau (RTH), penataan ruang, dan risiko bencana di Kota Batu, sebuah kota wisata pegunungan di Jawa Timur, Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif–kualitatif, penelitian ini mengombinasikan analisis dokumen (RTRW, RDTR, OSS–KKPR), data spasial dan kebencanaan sekunder, serta analisis kebijakan interpretatif berbasis kerangka analisis keputusan Wayne Parsons. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan sumber data yang berasal dari studi literatur. Temuan penelitian menunjukkan adanya defisit ekologis yang berkelanjutan, di mana proporsi efektif RTH masih berada di bawah standar nasional sebesar 30%, sementara bencana hidrometeorologi (tanah longsor dan banjir) terus mendominasi statistik kejadian pada tahun 2023–2024, khususnya di Kecamatan Bumiaji. Respons kebijakan masih bersifat inkremental dengan memprioritaskan langkah-langkah yang layak secara politis seperti revitalisasi taman dan normalisasi sungai, dibandingkan dengan realokasi ruang berskala besar untuk fungsi ekologis. Artikel ini mengusulkan suatu kerangka praktis berbasis indikator yang mengaitkan penyediaan RTH, komponen risiko multi-bahaya (bahaya, paparan, kerentanan, dan kapasitas), serta kepatuhan perizinan sebagai dasar untuk melakukan audit dan penguatan kebijakan penataan ruang di kota-kota pegunungan yang berisiko tinggi.

Copyrights © 2026






Journal Info

Abbrev

JMPKP

Publisher

Subject

Environmental Science Social Sciences

Description

Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik, diterbitkan oleh program studi Administrasi Publik , sebagai wadah forum antara para akademisi, peneliti /praktisi, bidang kebijakan publik, manajemen tata kelola pemerintahan (sector publik). Untuk, menyampaikan gagasan dan menumbuhkan keunggulan dan ...