cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Dr. Titi Darmi
Contact Email
jurnalmpkp123@gmail.com
Phone
+6285234332266
Journal Mail Official
titidarmi@umb.ac.id
Editorial Address
Kampus 4 UMB. Jl. H. Adam Malik Km 9, Bengkulu City, Bengkulu, Indonesia
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Published by Universitas Muhammadiyah Bengkulu
ISSN : 26857499     EISSN : 27458660     DOI : 10.36085/jmpkp
Core Subject : Social,
Environmental Science Social Sciences
Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik, diterbitkan oleh program studi Administrasi Publik , sebagai wadah forum antara para akademisi, peneliti /praktisi, bidang kebijakan publik, manajemen tata kelola pemerintahan (sector publik). Untuk, menyampaikan gagasan dan menumbuhkan keunggulan dan berbagi pengalaman dan membuat strategi dalam mengatasi permasalahan penelitian dalam bidang administrasi , kebijakan publik, manajemen dan tata kelola pemerintahan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 158 Documents
 1   2   3   4   5 
KEBIJAKAN TAKTIS PEMERINTAH DAERAH DI PULAU JAWA DALAM PENANGANAN CORONA VIRUS DESIASE (COVID)-19 Pramono, Joko
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 2, No 2 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v2i2.958

Abstract

Langkah kebijakan teknis dan aksi gerak cepat dapat dilakukan oleh pemerintah masing- masing daerah di pulau Jawa dalam mencegah penyebaran virus covid-19 sudah tepat, nemun lambannya intruksi pemerintah pusat dalam mengambil komando sangat disayangkan. Peran pemerintah pusat saat ini seolah-olah hanya melakukan beberapa strategi komunikasi saja dan tidak komprehensif, berupa teknik koersif yang masih berupa instruksi tanpa tindakan sanksi dan juga informatif kepada pemerintah daerah
ANALISIS STAKEHOLDERS DALAM KEBIJAKAN PROGRAM DANA BERGULIR (PDB) SAMISAKE DI KOTA BENGKULU Indarti, Sri
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v1i1.681

Abstract

Abstract: Samisake's GDP policy has been running in the 6th year, where the policy began to be implemented in 2013, which already has a regulation in the form of Perda No. 12 of 2013 concerning Samisake Revolving Funds, Perwal Number 27 of 2013 concerning technical guidelines for revolving funds and Perwali no. 17 of 2018 concerning the Establishment of the Samadake Revolving Fund Management Unit in the Bengkulu City Small and Medium Enterprises Cooperative Office. This policy is targeted to be an embryo of a revolving fund policy in favor of the public interest. Policy information shows that there are problems and challenges in realizing policy targets in the form of expanding employment opportunities or creating new jobs, reducing unemployment and strengthening regional competitiveness. This study is intended to conduct stakeholder analysis on the effectiveness of Samisake's GDP policy. This study was a qualitative study, with informants from the Head and staff of UPTD Samisake, staff of cooperatives and SMEs, administrators and members of the cooperative distributing Samisake GDP funds, communities receiving samisake funds and program companions. Research results show that stakeholders in this policy are. Samisake UPTD, Regional Head, Office of Cooperatives and SMEs, Microfinance Institutions, Villages, Assistance, DPRD, BAPPEDA and Non-Governmental Organizations. The results of this study indicate that policies have not been effective in accordance with the targets of policy regulation, both in terms of management and policy impacts. Financial Circulation is found in MFIs, banks, and the community receiving the program, with limited financial transparency and responsibility. The findings of this study are, it needs mechanisms, systems, and assistance that are focused in order to achieve policy targets. Policy advocacy is needed to improve policy performance in the future
STAKEHOLDER FRAMING AND POLICY LEGITIMACY: BREASTFEEDING POLICY IN ACEH PROVINCE Angreni, Dyah Kuntorini Dwi
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v3i1.1403

Abstract

World Health Organization merupakan Badan Kesehatan Dunia yang mempunyai target pencapaian ASI Eksklusif pada tahun 2025 yakni 50%. Pencapaian ASI Di Indonesia masih terkategori rendah dan berfluktuatif. Tahun 2018 pola pemberian ASI di Indonesia sebanyak 37,3%. Sedangkan Tahun 2018 terjadi peningkatan capaian ASI eksklusif Provinsi Aceh sebesar 66,5%. Menariknya Provinsi Aceh tentang bagaimana mengumpulkan komitmen politik untuk memperkuat kebijakan dan menargetkan program menyusui berskala besar. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti interaksi antara elit pemerintah dan pemangku kepentingan masyarakat di Provinsi Aceh  dengan fokus pada kebijakan menyusui di Peraturan Gubernur (No.49 Tahun 2016). Analisis kualitatif media dan dokumen parlementer menggunakan metode hermeneutic,dengan menganalisis konteks dimana Kebijakan menyusui disebutkan oleh pemangku kepentingan di media dan parlemen. Dasar teoritis penelitian ini  menggunakan pendekatan yang orientasinya pada pemangku kepentingan terhadap legitimasi,serta menggabungkan analisis kerangka kebijakan dengan konsep struktur kebijakan tiga tingkatan. Temuan empiris menekankan pentingnya komunikasi dua arah antara pemerintah dan pemangku kepentingan masyarakat, pembuktiannya melalui  analisis kerangka kebijakan. Pada akhirnya, hasil menunjukkan bahwa legitimasi kebijakan lebih mungkin dijamin jika tidak ada maksud  yang tersembunyi dari sebuah kebijakan atau sebelumnya dapat dideteksi melalui analisis kerangka pemangku kepentingan.
ANALISIS KETERWAKILAN PEREMPUAN DI DPRD SELUMA (STUDI IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU) Marlena, Hast
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v1i1.650

Abstract

: Penelitian ini mengkaji tentang implementasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait keterwakilan perempuan di parlemen yaitu jumlah DPRD Kabupaten Seluma berjumlah 30 orang dan hanya 4 orang perempuan yang terpilih di parlemen. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 terkait keterwakilan perempuan di Kabupaten Seluma. Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 persyaratan menyertakan sekurang-kurangnya kouta 30% keterwakilan perempuan pada pencalonan pemilihan umum terhadap partai politik, namun kenyataannya di Kabupaten Seluma diketahui tingkat keterwakilan perempuan masih sangat rendah dari beberapa periode terakhirPeneliti dalam hal ini, melihat bagaimanakah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu terkait keterwakilan perempuan di parlemen di implementasikan di seluma, peneliti menganalisis menggunakan teori Merilee S. Grindle (1890) metode deskripstif kualitatif dengan data diperoleh melalui teknik “wawancara observasi dan dokumentasi Adapun teknis analisis data yang digunakan ialah tahap pengumpulan data selanjtnya tahap reduksi data dan tahap penyajian data kemudian yang terakhr penarikan kesimpulan”dengan teknik pengujian data menggunakan triangulasi melalui pemaparan dari narasumber dengan teknik wawancara.Dari kesimpilan penelitian ditemukan bahwa kebijakan hanya sebagai syarat formalitas saja sehingga Kabupaten Seluma melihat keterwakilan perempuannya sangat rendah dan tidak memenuhi kuota 30% terkait kebijakan yang menghasilkan manfaat dari implementasi kebijakan
KEBIJAKAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN KULON PROGO, REALISASI JANJI KAMPANYE BUPATI HASTO WARDOYO DI TAHUN PERTAMA PEMERINTAHAN PERIODE KE DUA Harjanta, SL
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v2i1.685

Abstract

Penelitian ini mengkaji bagaimana realisasi janji pasangan pemimpin daerah Kulon Progo, Hasto Wardoyo-Sutedjo. Dalam masa kampanye Pilkada tahun 2017 lalu, pasangan petahana ini cukup menonjol dalam mengkampanyekan keberhasilan program penanggulangan kemiskinan. Keberhasilan program kemiskinan di masa pemerintahan sebelumnya, akhirnya sukses mengantarkan Hasto-Tedjo mempertahankan kursi bupati dan wakil bupati Kulon Progo. Secara khusus, dalam penelitian ini memfokuskan pada  bagaimana implementasi program bedah rumah. Bedah rumah adalah salah satu program penanggulangan kemiskinan yang c ukup menonjol yang dilakukan Bupati Hasto Wardoyo. Program ini cukup populer karena masih banyaknya warga Kulon Progo yang menghuni rumah tidak layak. Yang menarik lainnya, pembiayaan program ini tidak mengandalkan APBDes, APBD maupun APBN. Namun, bersumber dari CSR perusahaan swasta dan BUMD. Selain itu, program bedah rumah juga dibiayai dari zakat PNS yang dikelola Bazda Kulon Progo. Kendati sudah membuat sejumlah program anti kemiskinan, jumlah warga miskin di Kulon Progo masih cukup tinggi. Berdasarkan data BPS tahun 2017, angka kemiskinan sebesar 21 persen. Angka kemiskinan ini relatif masih tinggi. Dibandingkan tahun sebelumnya, angka kemiskinan hanya turun sekitar 0,3 persen.Kata kunci: Kebijakan, Penanggulangan Kemiskinan dan Realisasi Janji Kampanye
DESA WISATA PENTINGSARI; UPAYA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN DESA WISATA Admaja, Tyas Kusumah; Oktiva, Anggrain; Suwarjo, Suwarjo
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 2, No 2 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v2i2.967

Abstract

Efforts to empower people in managing Pentingsari tourism villages are described through aspects of access to natural resources that are managed as tourism objects and local wisdom, human resources that have the potential to become managers and establish cooperation with the tourism agency and the private sector (banking). The aspect of participation has been manifested in community participation in various village tourism activities (reception, attractions, companion activities and others). The Control Aspect has been carried out by the Sleman Regency Tourism Office through mentoring activities such as the Tourism Village festival competition which is held once a year, and the evaluation every two years on all Tourism Villages in Sleman Regency and the establishment of a communication forum between Tourism Villages. The benefit aspect for the community from the tourism village management is in the form of material (wages as a companion to the activity) and non-material benefits in the form of capacity building regarding the management of the tourism village, organizational management, financial management and improvement of group work
OPTIMALISASI TERTIB ADMINISTRASI DI DESA LAWANG AGUNG KECAMATAN AIR PERIUKAN KABUPATEN SELUMA PROVINSI BENGKULU Adriadi, Rekho
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v1i1.683

Abstract

Abstract: Administrative discipline is the process of administrative governance in village government. Lawang Agung Village became a pilot village related to the orderly administration of the village and Lawang Agung village won the best first prize in Bengkulu Province. This study focuses on finding out how to implement orderly administration in the village of Lawang Agung, Air Periukan District, Seluma Regency, Bengkulu Province. The research method used is a descriptive qualitative research method. In this study the data used are primary data and secondary data. Data collection techniques namely interviews, observation, and documentation. The data analysis technique used is the data collection stage, the data reduction stage, the data presentation stage, and drawing conclusions. The results of this study explain that the administration of orderly administration in the village of Lawang Agung, Air Periukan Subdistrict, Seluma Regency, Bengkulu Province, is seen from the elements of organizational governance, communication, financial management and public relations that have been implemented properly. That is, the orderly implementation of village administration has been carried out optimally. However, there is one element of finance that has not been done optimally due to budget constraints so not all proposals from the public can be implemented.
NEGARA BAYANGAN CENDERUNG KORUPSI, SISI GELAP OTONOMI DAERAH Syauket, Amalia; Wijanarko, Dwiseno
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v3i1.1352

Abstract

Abstract: Good Governance is crucial for the attainment of development goals and delivering the promises of democracy. However, it cannot be understood apart from the political regime and the political dynamic within which it exists. establising good governance in a traditional democracy such as Indonesia has its additional challenges. specifically, it attempt to show that currently low quality of governance in provinces accross Indonesia might be linked to the existence of shadow state. The shadow state phenomenon is a characteristic of the administration of governance in the post-New Order democratic transition period. Banten Province, led by the Governor of the Ratu Atut Chosiyah, is a perfect example of a shadow state. This paper is the result of a long research on the shadow state phenomenon in Banten, which is not far from Jakarta. The research method uses a qualitative approach using various literature sources with the phenomenological type. To achieve data validation, a continuous triangulation process was carried out. The substance of the material in this paper will try to explain the opportunities and challenges in developing the concept of good governance in the socio-political reality shadowed by a shadow country that is prone to corruption.
INOVASI BIROKRASI PEMERINTAHAN ANTI KORUPSI BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (MELIHAT KEBIJAKAN E-PROCUREMENT) Syauket, Amalia; Simarmata, Rajanner P.; Poedji Lestari, Sri
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 2, No 2 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v2i2.788

Abstract

Until the end of 2019, Indonesia's ranking in the International Transparency Anti-Corruption Institute is still stagnant. Has not moved significantly in its ranking. The ranking is based on aspects of the ease of investing in a country. Significant influential factors are bureaucracy and corruption against Indonesia's low ranking. Bureaucracy and corruption are two things that are closely related, especially in carrying out the duties of bureaucrats. Various bureaucratic pathologies have caused bureaucracy to be ineffective and inefficient in carrying out government functions. For this reason, the commitment to eradicate corruption in Indonesia is very important because from the time of Sukarno's administration to Joko Widodo, corruption continued and Indonesia has always ranked first in Asia as the most corrupt country. And spread from Sabang to Merauke.Quite a number of laws and regulations in Indonesia were made as an effort to eradicate corruption. This is a manifestation of the commitment of the Indonesian government to eradicate corruption, but there are still legal loopholes that can be misused by corruptors to escape the law trap. Various attempts have been made by the Government of Indonesia to eradicate corruption, one of which is by establishing an Anti Corruption Agencies. Then in the era of globalization which is characterized by digitalization was taken by the Government to eradicate corruption, which is increasingly massive both from the impact and the actors. This shows that efforts to eradicate corruption along with the progress of information technology, especially based on communication technology (e-Gov).This study was conducted qualitatively using a variety of secondary materials both in the form of literature and internet sources compiled descriptively, with the aim of increasing new understanding of how efforts to eradicate corruption through electronic governance, as one solution in preventing corruption so that Indonesia's competitiveness is improved.
ANALISIS PERAN KEPEMIMPINAN REKTOR UNIVERSITAS DEHASEN BENGKULU Handayani, Tuti
Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Bengkulu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36085/jmpkp.v2i1.642

Abstract

Instansi seperti Universitas merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan cabangcabang ilmu lainnya sehingga  membentuk instansi pendidikan yang sangat kompleks. Untuk itu, Universitas harus memperhatikan bagaimana kinerja tenaga pendidik (tendik) untuk dapat mengatur jalannya pendidikan tinggi sesuai dengan tujuan perguruan tinggi. Pimpinan dalam Universitas sangat berperan penting dalam kemajuan organisasinya. Pimpinan Universitas selanjutnya disebut Rektor sangat berpengaruh pada kemajuan Universitas yang dipimpinnya. Di Unived sendiri jumlah tendik yang banyak dan memiliki karakter berbeda-beda, tentunya akan memberikan warna tersendiri dalam dunia kerja lingkungan Unived, lingkungan kerja di Unived tidak terlepas dari peran seorang pemimpin dalam hal ini Rektor untuk memajukan Unived harus ada kesinambungan antara Atasan dan Bawahan dalam hal ini Rektor beserta jajarannya, Dosen dan Tendik. Dalam dunia kerja tidak dipungkiri terdapat beberapa problem/masalah yang dapat menghambat kinerja. Berdasarkan rumusan masalah diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana peran kepemimpinan Rektor di Universitas Dehasen Bengkulu?, dengan tujuan penelitian untuk mengetahui peran kepemimpinan Rektor Unived. Adapun landasan teori yang digunakan pada penelitian ini adalah menurut Henry Mintzberg (dalam Badeni, 2004:2). Meliputi: Interpersonal Role, Decision Making dan Informational Role. Penelitian ini mengunakan jenis penelitian kualittaif dengan tehnik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun hasil penelitian sebagai berikut: pertama Interpersonal Role dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Rektor Unived merupakan sosok leader dan figur yang bertanggung jawab kepada organisasinya. Kedua, peran Decision Making Rektor Unived berani mengambil keputusan untuk merevisi Visi Misi Unived dimana dalam Visi Misi tersebut mencantumkan enterpreneurship. Rektor selayaknya memiliki jiwa wirausaha (entrepreneur) dalam rangka mengembangkan perusahaan dan beradaptasi dengan perubahan lingkungan perusahaan, serta berani untuk mengambil keputusan dalam rangka kemajuan perusahaan. Ketiga, Peran Informational Role. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa Rektor Unived harus memastikan informasi-informasi yang disampaikan berkaitan dengan pelaksanaan kerja dengan menyampaikan informasi sesuai dengan pekerjaan masing-masing.

Page 1 of 16 | Total Record : 158

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2019 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 7 No. 2 (2025): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)-IN PROSES Vol. 7 No. 1 (2025): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 6 No. 2 (2024): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 6 No. 1 (2024): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 2 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 5 No. 1 (2023): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 4 No. 2 (2022): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 4 No. 1 (2022): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 4, No 1 (2022): Jurnal Manajemen Publik dan kebijakan Publik (JMPKP) Vol 3, No 2 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 2 (2021): Jurnal Manajemen Publik & Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 3, No 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 3 No. 1 (2021): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 2 No. 2 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 2, No 2 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 2, No 1 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 2 No. 1 (2020): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol 1, No 1 (2019): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) Vol. 1 No. 1 (2019): Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP) More Issue